Konservasi Arsitektur Kawasan Menteng

KONSERVASI ARSITEKTUR KAWASAN MENTENG . . .

1.             PENDAHULUAN

Perkembangan suatu kota merupakan sebuah bentuk adaptasi masyarakat yang berangkat dari kultur history. Adalah konsekuen serius untuk kota agar dapat meregenerasikan semangat historis dengan mempertahankan karakter, skala, dan atribut lainnya yang mencerminkan keaslian kawasan tersebut. Keaslian suatu kawasan di dapat dengan mempertahankan kualitas visual pembentuk karakter visual kawasan. Kualitas visual pembentuk karakter visual mencakup kualitas estetika yang berkaitan dengan image visual yang ditonjolkan. Kualitas visual merupakan suatu atribut khusus yang ada pada suatu sistem visual yang ditentukan oleh nilai – nilai kultural. Dari kualitas visual inilah maka menimbulkan karakter visual suatu kawasan.

Perkenalan bangsa Indonesia dengan peradaban barat dalam seni bangunan, diawali dalam sejarah bangunan kolonialisasi Belanda. Karya seni bangunan selalu siap diaktualisasikan keberadaannya dimana makna yang berlaku di zaman kolonial Belanda mempunyai ukuran, bentuk, ciri-ciri khas yang mewakili masanya. Ruang yang terbentuk dengan hadirnya bangunan Indische Architecture memberikan konstribusi dalam pembentukan visual kawasan dan memperjelas keberadaan penampilan bangunan,  baik dari segi bentuk maupun perletakannya seperti desain bangunan-bangunan yang telah memberikan karakter khas bagi ciri fisik dan kualitas visual lingkungannya. Sebagai studi kasus adalah kawasan pemukiman Menteng Jakarta. Menteng, sebuah nama yang sejak dulu menyiratkan makna elite baik bagi penghuni di masa awal abad ke –20 ketika kawasan ini mulai dibangun, hingga sekarang pada awal abad ke – 21. Sejarah menunjukan bahwa pada perkembangannya. Kawasan Menteng lebih ditujukan untuk pemukiman. Bentuk arsitektur di kawasan ini memang cukup beragam, dan kaya akan improvisasi dari masa itu.Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaruh dalam bentuk bangunan. Memang sudah sejak awal dibangun, kawasan in dapat dikatakan sebagai kota satelit pertama di Batavia. Sebuah kawasan pemukiman yang dirancang dengan standar ruang kota sangat baik. Lengkap dengan segala fasilitas umum yang tersebar di dalam maupun pinggiran kawasan ini.

Menteng merupakan kota taman tropis pertama di Indonesia, yang dirancang oleh arsitek Belanda PAJ MOOEJEN dan JF Kubatz (1913), Adolf Heuken dan Grace Pamungkas (2001). Tahun 2004, Kota Jakarta Pusat meraih penghargaan Bangun Praja Kategori Kota Terbersih dan Terindah di Indonesia.

Kota Jakarta sebenarnya identik dengan pohon, sunda kelapa (Cocos nucifera). Kemudian dikenal kawasan Cempaka Putih (Michelia alba) dan Karet (Ficus elastica) di Jakarta Pusat, Kemang (Mangifera caecea) di Jakarta Selatan, Kelapa Gading (Cocos capitata) dan Kapuk (Ceiba petandra) di Jakarta Utara, Kayu Putih (Eucalyptus alba), Kebon Pala (Myristica fragrans) di Jakarta Timur, dan Kosambi (Schleichera oleosa) di Jakarta Barat. Begitu pula dengan kawasan Menteng (Baccaurea recemosa dan Baccaurea dulciss Muell) dan Kebayoran atau Kebayuran (bayur = Pterospermum javanicum). Hingga kini eksistensi pohon telah menjadi identik dengan nama kawasan- kawasan itu. Namun ironisnya, penebangan pohon kota yang semena-mena memusnahkan pohon sebagai identitas karakter lanskap kawasan yang memakai nama-nama pohon tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 1 (1) disebutkan, benda cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Kota taman tropis Menteng (87 tahun) dan Kebayoran Baru (57 tahun) dapat dikategorikan sebagai kawasan lanskap cagar budaya yang harus dilindungi, dilestarikan, dan dikembangkan secara hati-hati. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta secara berurutan Nomor D.IV-6098/d/33/1975 untuk Menteng dan Nomor D.IV-6099/d/33/1975 untuk Kebayoran Baru telah menetapkan sebagai kawasan pemugaran. Hal itu diperkuat dalam Perda No 6/1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2000-2010 yang juga menetapkan sebagian besar kawasan Menteng dan Kebayoran Baru sebagai kawasan perumahan/hunian serta didukung Perda No 9/1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan Bangunan Benda Cagar Budaya.

Artinya, segala macam kegiatan preservasi, konservasi, restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi, renovasi, dan atau revitalisasi, apalagi untuk kegiatan komersial di kawasan Menteng dan Kebayoran Baru, harus didahului kajian analisis mengenai dampak lingkungan dan sosial, serta studi kelayakan konservasi dan pengembangan kota yang mendalam dan independen.

2.             TELAAH PUSTAKA

Konservasi adalah pelestarian namun demikian dalam khasanah para pakar konservasi ternyata memiliki serangkaian pengertian yang berbeda-beda implikasinya. Istilah konservasi yang biasa digunakan para arsitek mengacu pada Piagam dari International Council of Monuments and Site (ICOMOS) tahun 1981 yang dikenal dengan Burra Charter. Kegiatan konservasi meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai dengan kondisi dan situasi lokal maupun upaya pengembangan untuk pemanfaatan lebih lanjut. Suatu program konservasi sedapat mungkin tidak hanya dipertahankan keaslian dan perawatannya, namun tidak mendatangkan nilai ekonomi atau manfaat lain bagi pemilik atau masyarakat luas. Konsep pelestarian yang dinamik tidak hanya mendapatkan tujuan pemeliharaan bangunan tercapai namun dapat menghasilkan pendapatan dan keuntungan lain bagi pemakainya. Dalam hal ini peran arsitek sangat penting dalam menentukan fungsi yang sesuai karena tidak semua fungsi dapat dimasukkan. Kegiatan yang dilakukan ini membutuhkan upaya lintas sektoral, multidimensi dan disiplin, serta berkelanjutan. Dan pelestarian merupakan upaya untuk menciptakan pusaka budaya masa mendatang (future heritage), seperti kata sejarawan bahwa sejarah adalah masa depan bangsa. Masa kini dan masa depan adalah masa lalu generasi berikutnya. Bentuk-bentuk dari kegiatan konservasi antara lain :

1.    Restorasi (dalam konteks yang lebih luas) ialah kegiatan mengembalikan bentukan fisik suatu tempat kepada kondisi sebelumnya dengan menghilangkan tambahan- tambahan atau merakit kembali komponen eksisting menggunakan material baru.

2.    Restorasi(dalamkonteks terbatas) ialah kegiatan pemugaran untuk mengembalikan bangunan dan lingkungan cagar budaya semirip mungkin ke bentuk asalnya berdasarkan data pendukung tentang bentuk arsitektur dan struktur pada keadaan asal tersebut dan agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi. (Ref.UNESCO.PP. 36/2005).

3.    Preservasi (dalam konteks yang luas) ialah kegiatan pemeliharaan bentukan fisik suatu tempat dalam kondisi eksisting dan memperlambat bentukan fisik tersebut dari proses kerusakan.

4.    Preservasi (dalam konteks yang terbatas) ialah bagian dari perawatan dan pemeliharaan yang intinya adalah mempertahankan keadaan sekarang dari bangunan dan lingkungan cagar budaya agar kelayakan fungsinya terjaga baik (Ref. UNESCO.PP. 36/2005).

5.    Konservasi ( dalam konteks yang luas) ialah semua proses pengelolaan suatu tempat hingga terjaga signifikasi budayanya. Hal ini termasuk pemeliharaan dan mungkin(karena kondisinya) termasuk tindakan preservasi,restorasi,rekonstruksi,konsoilidasi serta revitalisasi. Biasanya kegiatan ini merupakan kombinasi dari beberapa tindakan tersebut.

6.    Konservasi (dalam konteks terbatas) dari bangunan dan lingkungan ialah upaya perbaikan dalam rangka pemugaran yang menitikberatkan pada pembersihan dan pengawasan bahan yang digunakan sebagai kontsruksi bangunan, agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi. (Ref. UNESCO.PP. 36/2005).

7.    Rekonstruksi ialah kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki seakurat mungkin bangunan dan lingkungan yang hancur akibat bencana alam, bencana lainnya, rusak akibat terbengkalai atau keharusan pindah lokasi karena salah satu sebab yang darurat, dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan dengan penambahan bahan bangunan baru dan menjadikan bangunan tersebut layak fungsi dan memenuhi persyaratan teknis. (Ref. UNESCO.PP. 36/2005).

8.    Konsolidasi ialah kegiatan pemugaran yang menitikberatkan pada pekerjaan memperkuat, memperkokoh struktur yang rusak atau melemah secara umum agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi dan bangunan tetap layak fungsi. Konsolidasi bangunan dapat juga disebut dengan istilah stabilisasi kalau bagian struktur yang rusak atau melemah bersifat membahayakan terhadap kekuatan struktur.

9.    Revitalisasi ialah kegiatan pemugaran yang bersasaran untuk mendapatkan nilai tambah yang optimal secara ekonomi, sosial, dan budaya dalam pemanfaatan bangunan dan lingkungan cagar budaya dan dapat sebagai bagian dari revitalisasi kawasan kota lama untuk mencegah hilangnya aset-aset kota yang bernilai sejarah karena kawasan tersebut mengalami penurunan produktivitas. (Ref.UNESCO.PP. 36/2005, Ditjen PU-Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan).

10.  Pemugaran adalah kegiatan memperbaiki atau memulihkan kembali bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya ke bentuk aslinya dan dapat mencakup pekerjaan perbaikan struktur yang bisa dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, histories dan teknis. (Ref. PP.36/2005). Kegiatan pemulihan arsitektur bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya yang disamping perbaikan kondisi fisiknya juga demi pemanfaatannya secara fungsional yang memenuhi persyaratan keandalan bangunan.

2.1        Definisi Wisata Budaya

Istilah pariwisata budaya memiliki beberapa definisi (Sofield dan Birtles, 1996) dan hal tersebut yang masih membingungkan (Hughes, 1996) dan istilah simtomatik Tribes (1997) serta pariwisata indisiplin. Menggunakan istilah etnik dianggap merupakan suatu masalah dalam konteks pariwisata. Lebih lanjut dikatakan bahwa penggunaan secara umum tentang istilah etnik mengimplikasikan adanya kelompok minoritas dengan segala keterbatasannya terhadap yang lain penelusuran tentang primitifisme sehingga memunculkan keingintahuan tentang orang-orang primitif yang tak tersentuh (Mowforth dan Munt,1998:69). Sementara kebanyakan pariwisata kontemporer dibangun berdasarkan Quest for the Other the other tergolong pada pramodern, prakomodifikasi, dunia yang dibayangkan serta autentik secara sosial (Sewlyn, 1996:21). Pariwisata mentransformasi perbedaan pada masalah global pada konsumerisme suatu proses di mana otherness menjadi komoditas yang dikonsumsi. Hal ini merupakan rasisme institusional yang mempertontonkan keprimitifan (Munt dan Mowforth, 1998: 270) sebagai penderitaan dan kemiskinan merupakan sesuatu yang astetis bagi wisatawan, akumulasi image dari kemiskinan.

Hal-hal yang dilakukan oleh manusia didefinisikan sebagai komoditas seperti pariwisata diekspos pada perbedaan budaya dan variasi budaya lokal. Dikotomi antara pariwisata etnik dan pariwisata budaya di mana pariwisata etnik dipergunakan untuk istilah primitive other dan pariwisata budaya diasosiasikan sebagai seni yang tinggi pada negara berkembangan (seperti yang dikatakan Richard, 1996), untuk menentukan ketidakseimbangan antara mereka yang miskin dan kaya. Semua masyarakat memiliki budaya; semakin jauh daerah tersebut dari wisatawan akan makin eksotis kelihatannya budaya itu. Sangat menarik untuk menanyakan mereka yang melihat suatu perbedaan apakah mereka akan menganggapnya pariwisata dalam Lapland, di Eropa seperti pariwisata etnim atau pariwisata budaya. Pertanyaan yang sama dapat dipertanyakan tentang kota pariwisata/township tourism termasuk kunjungan-kunjungan ke rumah-rumah masyarakat Afrika yang miskin dan pada saat yang sama pemahaman tentang masyarakat kulit hitam kelas menengah yang tinggal di kota (Lihat Briedenhann dan Ramchanders) merupakan studi kasus tentunya tidak ada grup etnik tertentu yang dapat direpresentasikan sebagai istilah etnik. MacCannells (1984: 386) menganalisis pariwisata etnik bahwa kelompok-kelompok etnik yang dipariwisatakan sering melemah karena satu sejarah eksploitasi yang terbatas pada sumber-sumber dan kekuatan, dan tidak memiliki bangunan-bangunan yang besar, mesin, monumen ataupun keajaiban alam utnuk menarik perhatian wisatawan dari kehidupan mereka sehari-hari. Lebih jauh, struktur ekonomi pariwisata etnis sebagian uang yang ikut serta tidak mengubah daerah tersebut yang menghasilkan hanya sedikit keuntungan secara ekonomi bagi kelompok tersebut.Analisis yang diungkapkan oleh Cohen juga menekankan pada kurang berkembangnya sumber-sumber kelompok. Lebih jauh ia membuat beberapa poin- poin penting. Selanjutnya menyarankan bahwa untuk pembangunan pariwisata, beberapa penduduk harus dapat mengakumulasikan modal serta mengetahui selera wisatawan sehingga dapat meningkatkan pengeluaran wisatawan. Performance hospitality dan hasil kerajinan menjadi komoditas yang diorientasikan untuk wisatawan atau orang-orang luar. Menurut Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan motivasi wisatawan serta atraksi yang terdapat di daerah tujuan wisata maka kegiatan pariwisata dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu pariwisata yang bersifat massal dan pariwisata minat khusus. Jika pada pariwisata jenis pertama lebih ditekankan aspek kesenangan (leisure) maka pada tipe kedua penekanannya adalah pada aspek pengalaman dan pengetahuan. Pariwisata Pusaka adalah salah satu bentuk pariwisata minat khusus yang menggabungkan berbagai jenis wisata (seperti wisata bahari, wisata alam, wisata trekking, wisata budaya, wisata ziarah dan sebagainya) ke dalam satu paket kegiatan yang bergantung pada sumber daya alam dan budaya yang dimiliki oleh suatu daerah. Pariwisata Pusaka atau heritage tourism biasanya disebut juga dengan pariwisata pusaka budaya (cultural and heritage tourism atau cultural heritage tourism) atau lebih spesifik disebut dengan pariwisata pusaka budaya dan alam. Pusaka adalah segala sesuatu (baik yang bersifat materi maupun non materi) yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang ingin kita jaga keberadaan dan keberlangsungannya.

Dalam undang-undang negara kita,pusaka yang bersifat material disebut sebagai Benda Cagar Budaya. Pada pasal 1 UU RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya mendefinisikan Benda Cagar Budaya sebagai :

1.      Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang- kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

2.      Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.Jadi yang dimaksud dengan pusaka bisa berupa hasil kebudayaan manusia maupun alam beserta isinya. Beberapa lembaga telah mendefinisikan pariwisata pusaka dengan titik berat yang berbeda-beda. Organisasi Wisata Dunia (World Tourism Organization) mendefinisikan pariwisata pusaka sebagai kegiatan untuk menikmati sejarah, alam, peninggalan budaya manusia, kesenian, filosofi dan pranata dari wilayah lain. Badan Preservasi Sejarah Nasional Amerika (The National Trust for Historic Preservation) mengartikannya sebagai perjalanan untuk menikmati tempat-tempat,artefak-artefak dan aktifitas-aktifitas yang secara otentik mewakili cerita/sejarah orang-orang terdahulu maupun saat ini. Suatu negara bagian di Amerika, Texas (Texas Historical Commission) mengartikannya sebagai perjalanan yang diarahkan untuk menikmati peninggalan-peninggalan yang terdapat di suatu kota, daerah, provinsi atau negara. Kegiatan ini membuat wisatawan dapat mempelajari, dan dilingkupi oleh adat-istiadat lokal, tradisi, sejarah dan budaya. Berdasarkan berbagai definisi yang telah ada, maka dapatlah disimpulkan bahwa pariwisata pusaka adalah sebuah kegiatan wisata untuk menikmati berbagai adat istiadat lokal, benda-benda cagar budaya, dan alam beserta isinya di tempat asalnya yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman akan keanekaragaman budaya dan alam bagi pengunjungnya.

2.2        Persepsi Masyarakat

Pengertian Persepsi Masyarakat Seorang pakar organisasi bernama Robbins (2001:88) mengungkapkan bahwa Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Sejalan dari defenisi diatas, seorang ahli yang bernama Thoha (1998:23) , mengungkapkan bahwa persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan maupun pendengaran. Wirawan (1995:77), menjelaskan bahwa proses pandangan merupakan hasil hubungan antar manusia dengan lingkungan dan kemudian diproses dalam alam kesadaran (kognisi) yang dipengaruhi memori tentang pengalaman masa lampau, minat, sikap, intelegensi, dimana hasil atau penelitian terhadap apa yang diinderakan akan Mempengaruhi tingkah laku. Defenisi persepsi juga diartikan oleh Indrawijaya (2000:45), sebagai suatu penerimaan yang baik atau pengambilan inisiatif dari proses komunikasi. Lebih lanjut adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ralph Linton dalam Harsojo (1997:144) menyatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Masyarakat Robbins (2001:89) mengemukakan bahwasanya ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu :

1.      Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu

2.      Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecendrungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip

3.      Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.

2.3        Definisi Perancangan Kota

Definisi perancangan kota dan elemen-elemen rancang kota Rancang kota atau urban design merupakan bidang disiplin ilmu yang kompleks yang mencangkup banyak hal seperti disiplin ilmu arsitektur, lanskap, perencanaan perkotaan, teknik sipil dan transportasi, psikologi atau banyak hal lainnya. Rancang kota menyangkut manajemen suatu pembangunan fisik dari kota. Pembatasan dari pengertiannya ditekankan pada suatu bentuk fisik berupa tempat (place) yang merupakan suatu ruang olah manusia yang dianggap mempunyai makna. rancang kota menitik beratkan pada hubungan elemen fisik kota sebagai suatu bentuk jaringan yang tidak dapat berdiri sendiri. Sifat rancang kota mengarahkan, membatasi masyarakat sebagai pemakai ruang kota dengan memberikan ruang hidup yang lebih baik. elemen-elemen rancang kota didasarkan menurut Hamid Shirvani (1985) dalam Urban Design Proccess yang membagi elemen perancangan fisik perkotaan menjadi delapan kategori yaitu:

2.3.1  Peruntukan Lahan (Land Use)

Land use atau peruntukan lahan merupakan suatu bentuk penerapan rencana-rencana dasar dua dimensi ke dalam pembuatan ruang tiga demensi dan penyelenggaraan fungsi ruang tersebut. Peruntukan lahan mempertimbangkan tujuan dan prinsip yang akan dicapai pada guna tertentu seperti guna hunian, komersil, rekrasional, industri dan sebagainya. Mempertimbangkan kondisi daya dukung alam terhadap kapasitas kegiatan yang ditampung, kondisi ini juga berkaitan dengan pemakaian lantai dasar bangunan dan kofisien lantai bangunan. Keberadaan komunitas sekitar juga mempengaruhi pertimbangan tata guna lahan, dampak yang terjadi baik secara fisik maupun secara sosial. Pertimbangan penentuan peruntukan lahan tersebut sangatlah penting dan sensitif , karena menyangkut keberlangsungan daya dukung kehidupan pada suatu kota yang berhubungan baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan alam atau ekologi. Lost space menciptakan jurang pemisah sosial, pengelompokan pemukiman menjadi suatu kantong pemukiman atau enclave, menghilangkan keberlangsungan pejalan kaki, dan juga berkaitan dengan permasalahan sprawl. Dari kebijakan peruntukan lahan juga dapat menimbulkan permasalahan ‘pod development’ atau semacam pembangunan yang berdiri sendiri. Sebagaimana ditulis oleh Ford (2000) bahwa di dalam pod development, setiap peruntukan seperti shopping mall, outlet siap saji, taman perkantoran, apartemen, hotel, kelompok-kelompok perumahan, dsb. Disusun sebagai elemen terpisah, dikelilingi oleh ruang parkir dan biasanya memiliki akses masuk sendiri dari jalan kolektor atau jalan distribusi utama. Idenya adalah memisahkan atau mendindingi peruntukan lahan pada lingkungan sosial dan fungsional yang tersendiri. Bentuk pod development juga menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan urban sprawl maupun terbentuknya ruang-ruang yang hilang atau lost space. Kebijakan peruntukan lahan yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai permasalah seperti yang tersebut diatas, terutama kebijakan pemisahan peruntukan lahan yang berdiri sendiri. Pendekatan penyelesaian permasalahan tersebut dari elemen peruntukan lahan adalah perdekatan terhadap peruntukan lahan campuran atau yang disebut sebagai mixed use. Pada saat ini peruntukan lahan dua dimensi dijabarkan ke dalam ruang yang tidak terbatas pada peruntukan lantai dasar tetapi juga kepada peruntukan vertikalnya sehingga memunculkan suatu bentuk peruntukan campuran (mixed use). Peruntukan campuran merupakan penerapan yang menentukan hubungan antara fungsi-fungsi kegiatan yang saling mendukung pada suatu lokasi peruntukan. Kegiatan 24 jam dengan perbaikan sirkulasi melalui fasilitas-fasilitas pejalan kaki, penggunaan yang lebih baik dari sistem infrastruktur, analisis yang berdasarkan lingkungan hidup alami dan perbaikan-perbaikan infrastruktur mendukung fungsi peruntukan campuran. Kegiatan pada tingkat jalur pejalan kaki dalam peruntukan campuran memegang peranan penting, ia dapat menciptakan ruang yang lebih manusiawi, menyenangkan dan ramah lingkungan. Akan tetapi peruntukan campuran tidak akan berhasil pada tingkat konsentrasi kegiatan jalur pejalan kaki apabila tidak didukung oleh tata massa dan bangunan yang mendukung hal tersebut. Pola massa urban perimeter block atau pola bangunan yang menempatkan muka lantai dasar menempel dengan garis jalan lebih mendukung kegiatan jalur pejalan kaki dibanding pola free standing building atau bangunan tinggi yang berdiri di ruang terbuka.

2.3.2  Tata Massa dan Bentuk Bangunan (Building Form and Massing)

Bentuk dan tata massa bangunan pada awalnya menyangkut aspek-aspek bentuk fisik oleh rona spesifik atas ketinggian, pengaturan muka bangunan (setback) dan penutupan (coverage). Kemudian lebih luas menyangkut masalah penampilan dan konfigurasi bangunan. Disamping ketinggian dan kepejalan, penampilan (appearence) dipengaruhi oleh warna, material, tekstur dan fasade, style, skala, dsb. Spreiregen (1965) menyatakan isu-isu kritis yang berhubungan dengan bentuk bangunan dan massa. Pertama adalah ‘skala’, yang berhubungan aspek visual manusia (human vision), sirkulasi, bangunan pada lingkungan tempat tinggal dan ukuran lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya adalah ruang perkotaan sebagai sebuah elemen utama dari rancang kota dan pentingnya penekanan pada bentuk, skala dan rasa keterlingkupan (sense of enclosure) dan jenis-jenis dari ruang perkotaan.

Terakhir adalah urban mass atau massa perkotaan yang termasuk bangunan- bangunan, permukaan tanah, dan segala objek yang disusun untuk membentuk ruang perkotaan dan membentuk pola-pola kegiatan. Peruntukan lahan juga berperan dalam pengaturan tata massa dan bentuk bangunan seperti penerapan pada peruntukan campuran pusat kota yang diarahkan pada ketinggian yang lebih dari peruntukan lainnya. Peruntukan lahan komersil atau retail pada lantai dasar menjadi pertimbangan pengaturan pemunduran bangunan yang diletakan pada garis kavling atau zero setback untuk mendekatkan dengan kegiatan alur pejalan kaki. Peletakan tersebut dapat memberikan keuntungan pada kedua sisi, memudahkan pengenalan produk retail dan memudahkan pencapaian transaksi dari fungsi retail pada bangunan kepada pejalan kaki dan memberikan keberlangsungan pejalan kaki dalam pergerakan dan mampu menarik perhatian pejalan kaki untuk berbelanja pada fungsi tersebut.

Aspek visual disamping pengaturan pemunduran lantai bawah juga dicapai dengan pengaturan pemunduran lantai atasnya dimana arah pencahayaan alami menjadi aspek yang sangat penting dalam aspek visual tersebut. Kesan harmonis dan tidak monoton (diverse) dicapai dengan pengaturan muka bangunan (façade) dengan pewarnaan, tekstur, keseimbangan lebar muka bangunan terhadap lebar jalan, gaya (style), dan ketinggian. Ketegasan tepi bangunan dan vista koridor jalan juga dapat dibentuk dengan pengaturan massa bangunan, setback, ketinggian sehingga ruang jalan memberikan arahan dan kenyaman pengguna jalan.

Perbandingan yang dianggap ideal dari keterlingkupan ini adalah perbandingan antara jarak ke ketinggian bangunan 2:1. pada perbandingan ini sisi atas dinding bangunan masih terlihat pada sudut 27 derajat diatas bidang horizontal mata manusia. Tapi dari skala nilai perbandingan keterlingkupan ini yang harus diperhatikan adalah jarak maksimal yang masih dapat dirasakan. Karena walau nilai perbandingan dianggap ideal tetapi jarak horizontal antar bangunan sangat jauh, kesan humanis tetap akan hilang. Kemudahan pengenalan dengan penekanan pada landmark ruang kota tidak hanya dicapai dengan bentuk simbolis pada ruang terbuka umum seperti tugu, monumen, dsb. Tapi dapat diolah melalui konfigurasi penataan ini. Penekanan pengaturan pada simpul jalan (node) merupakan salah satu bentuk kemudahan pengenalan (legibility) tersebut. Keseluruhan konfigurasi dan penampilan tata massa dan bentuk bangunan juga dapat diarahkan pada tema daerah yang akan dicapai tercapai kualitas citra (image) district seperti pada tulisan Kevin Lynch dalam Image of the City. Pengaturan ini juga berhubungan dengan aspek cuaca (climate) yang berbeda-beda pada suatu tempat tertentu. Seperti pada kondisi iklim tropis.

3.             GAMBARAN KAWASAN

Keadaan eksisting bangunan tua di kawasan Menteng masih terjaga dan dirawat sampai saat ini, tidak ada bangunan yang dirubah wajahnya hanya dilakukan perbaikan saja seperti bentuk semula dan dilakukan pengecatan pada bagian bangunan yang usang. Bangunan kawasan Menteng yang masih terlihat jelas masa lalunya dan terawat diantaranya yaitu Masjid Cut Mutia, Gedung Joeang 45, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Gereja St. Theresia, dan Gereja GPIB Jemaat Paulus. Bangunan ini merupakan bangunan bersejarah dimasanya telah dibangun cukup lama dan masih terlihat seperti mulanya sehingga bangunan ini perlu dijaga dan dirawat.

1
Gambar 3.1  Kawasan Menteng

2
Gambar 3.2 Eksisting Kawasan Menteng

3.1      Langgam

Bangunan-bangunan yang berdiri di kawasan Menteng dibangun pada masa penjajahan dan kolonialisasai Belanda dan merupakan kawasan yang dijadikan perumahan bagi pegawai kolonial Belanda sehingga bangunan di kawasan ini dirancang seelegan dan spesail dengan gaya yang terkenal di masanya yaitu gaya arsitektural klasik Indis atau Hindia Klasik atau disebut juga “Indo-Eropa” terdapat campuran budaya eropa dan indonesia.

Arsitektur bangunannya dapat disebut berkarakter fungsionalis tahun duapuluhan dengan variasi tropis art-deco dengan jejak-jejak neo-klasik peninggalan abad 19. Adaptasi arsitektur lokal sangat dipengaruhi oleh iklim tropis. Hal ini tercerminkan melalui kecenderungan penggunaan ventilasi alamiah dan menghindari cahaya matahari langsung. Karena hal ini maka dapat dipahami adanya rancangan ruang dengan langit-langit sangat tinggi, volume para-para atap yang besar, lubang-lubang ventilasi serta pintu dan jendela ganda. Material tradisional dan keterampilan lokal juga memberi bekas melalui bentuk atap miring, konstruksi kayu dan ubin semen berwarna. Ditambah dengan material bangunan yang didatangkan dari luar negeri, ini menjadikannya khas arsitektur Hindia-Belanda, atau arsitektur kolonial, atau juga indische architecture.

1.    Masjid Cut Mutia

3

Gambar 3.3 Masjid Cut Mutia

4
Gambar 3.4 Tampak Masjid Cut Mutia

 

Bangunan masjid ini tidak seperti disain masjid pada umumnya karena memang saat pertama dibangun fungsi bangunan ini yaitu untuk kantor pada masa pemerintahan Belanda sehingga tidak ada bentuk kubah dan tidak adanya kaligrafi juga motif-motif islam pada masjid ini. Memiliki gaya disain arsitektur klasik khas Belanda yang tidak terlalu menonjolkan ukiran-ukiran klasik yunani dapat dilihat dari tembok bangunannya yang tidak begitu ramai.

Bangunan ini sampai sekarang terlihat sama dari gaya arsitekturnya yang dipertahankan hanya terdapat beberapa tambahan karena fungsinya yang telah berubah dan bangunan dilakukan pengecatan ulang setiap beberapa tahun sekali.

5

Gambar 3.5 Masjid Cut Mutia

6
Gambar 3.6 Masjid Cut Mutia Material Batu Kali

Terdapat penambahan kanopi pada balkon dilantai atas untuk mencegah panas matahari dan tampias hujan. Penambahan material batu kali yang dicat hitam pada dinding bagian bawah bangunan untuk memunculkan kesan kokoh pada bangunan. Penggunaan kaca patri pada jendela yang sangat mmencirikan bangunan klasik di masanya juga terdapat penambahan coakan kayu pada bingkai jendela yang mencirikan bangunan islam.

7
Gambar 3.6 Material Kaca Patri

8
Gambar 3.7 Ukiran Islam

2.    Gedung Joang 45

9

Gambar 3.8 Gedung Joang 45

Merupakan bangunan museum yang fungsi mulanya pada saat pertama dibangun ialah hotel, yang dikelola oleh seorang berkebangsaan Belanda. Hotel tersebut saat itu termasuk yang cukup baik dan terkenal di kawasan pinggiran Selatan Batavia, dengan bangunan utama yang berdiri megah di tengah dan diapit deretan bangunan kamar-kamar penginapan di sisi kiri dan kanannya untuk menginap para tamu.

10
Gambar 3.9 Kamar Hotel

Bangunan ini bergaya klasik Belanda yang dicampur dengan budaya etnik Batavia, bisa dilihat dari penggunaan reiling dengan ornament, lisplang, juga penopang atap yang menempel pada tiang.
11
Gamabr 3.10 Jendala dan Pintu

Pengunaan jendela kotak-kotak dengan teralis bunga didalamnya dan pintu kayu klasik yang tinggi dengan lubang-lubang ventilasi disisi daun pintunya.

12
Gambar 3.11 Kolom

Bentuk ornament melengkung yang merupakan unsur dari budaya Batavia terlihat pada tiang penopang atap. Penggunaan tiang tinggi kolom klasik yang merupakan symbol kekokohan dan kemegahan bangunan klasik.

3.    Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Gedung ini didirikan sekitar tahun 1920 dengan arsitektur Eropa (Art Deco), dengan luas tanah 3.914 meter persegi dan luas bangunan 1.138 meter persegi. Pada tahun 1931, pemiliknya atas nama PT Asuransi Jiwasraya. Ketika pecah Perang Pasifik, gedung ini dipakai British Consul General sampai Jepang menduduki Indonesia.

14
Gambar 3.12 Tampak Meseum Proklamasi

Bangunan yang dulunya merupakan rumah kediaman laksamana Maeda ini terlihat besar dengan sedikit ornament klasik bahkan hampir tidak ada. Bangunan ini banyak menggunakan jendela tunggal panjang dengan pola kotak-kotak dengan kusen dicat kuning muda. Penggunaan bentuk atap trapezium untuk menambah kesan megah.

13
Gambar 3.13 Museum Proklamasi

 

4.    Gereja St. Theresia

15
Gambar 3.14 Gereja St. Theresia Awal

Pada tahun 1930 kota Jakarta (Batavia) diperluas dengan mengembangkan kawasan Menteng dan Gondangdia. Umat Katolik yang mendiami kedua kawasan tersebut harus berjalan kaki cukup jauh bila akan mengikuti misa di gereja Katedral. Pengurus Gereja Katedral lalu mencari lahan sampai akhirnya ditemukan sebidang tanah di Jl. Soendaweg (sekarang Jl. Gereja Theresia) untuk dibangun gereja.

16
Gambar 3.15 Gereja St. Theresia Sekarang

Gereja Theresia mempunyai 3 pintu, diatas setiap pintu terdapat jendela besar. Jendela besar diatas pintu utama menggambarkan St.Theresia, sedang yang diataspintu samping menggambarkan St.Ignatius de Loyola (pendiri Serikat Jesus) dan St. Fransiscus Xaverius (pelindung Misi). Dibelakang altar pun terdapat jendela yang ukurannya lebih kecil dari jendela-jendela yang disebutkan diatas, jendela-jendela ini berjumlah 13 dimana yang ditengah menggambarkan Yesus dan kanan kirinya menggambarkan keduabelas Rasul.

5.    Gereja GPIB Jemaat Paulus

17
Gambar 3.16 Gereja GPIB Jemaat Paulus

Bangunan gereja ini menggunakan material atap sirap dengan bentuk atap trapezium. Merupakan bangunan tua yang telah direnovasi seperti bangunan semula agar nilai historisnya tetap terjaga dan tidak hilang.

18
Gambar 3.17 Menara GPIB Jemaat Paulus

 

4.             SOLUSI DESAIN

4.1      INDIKASI KONSEP DESAIN

Berdasarkan arahan RTBL maka pada pekerjaan Desain kawasan menteng ini akan melanjutkan beberapa hal penting dan memilih spot-spot kawasan dimana yang akan menjadi prioritas penanganan pada pembangunan tahap pertama, dan kemudian pembangunan pada tahap-tahap selanjutnya.

4.1.1  Konsep Desain Tata Guna Masa Bangunan

Skenario Konsep Desain Tata Masa Bangunan Berdasarkan Pemanfaatan dan pengembangan bangunan konservasi, diarahkan kepada pengembangan Wisata Budaya, Wisata Agro, yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Fungsi Bangunan Konservasi di kawasan Menteng, yang terdiri dari :

1.      Masjid Cut Mutia

2.      Gedung Joang 45

3.      Mesum Pemusnahan Naskah Proklamasi

4.      Gereja St. Theresia

5.      Gereja GPIB Jemaat Paulus

4.1.2  Konsep Zonasi Kawasan

Zonasi dijabarkan ke dalam dua pemikiran kerangka besar , yaitu : Lingkungan Alam atau Zona Dinamis Dan Lingkungan Buatan atau Zona Statis. Zona Dinamis terdiri dari zona Penyangga dan zona pengembangan. Zona Statis terdiri dari zona inti

a.      Zona Inti

Zona Inti merupakan kawasan yang termasuk dalam zona statis. Dimana pada kawasan ini dan kawasan yang di preservasi kawasan cagar budaya. Pada kawasan ini diperlukan suatu tata lingkungan sebagai daya dukung kawasan inti.

b.      Zona Penyangga

Zona penyangga merupakan kawasan yang termasuk dalam zona Dinamis. Dimana pada kawasan ini merupakan kawasan untuk mencover kawasan inti. Kawasan ini perlu penataan bangunan dan lingkungan permukiman sebagai sirkulasi acces ke kawasan Setu Babakan

c.       Zona Pengembangan

Zona pengembangan merupakan kawasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan yang dapat menampung kebutuhan dari sarana dan prasarana. Maka kawasan pengembangan ini perlu di perhatikan karena kawasan ini nantinya juga sebagai kawasan wisata bagi masyarakat yang memerlukannya.

4.1.3  Konsep Sirkulasi Kendaraan Dan Pedestrian

·         Areal zona inti solusi desain 1(Masjid Cut Mutia)

Merupakan pengembangan yang berada di lokasi sekitar Masjid  cocok untuk areal parkir dan pengembangan lokasi PKL dan fasilitas lainnya.Namun harus dikonfirmasi dahulu untuk dijadikan kawasan pengembangan dan Perlu penataan yang menyeluruh terhadap kawasan tersebut, meliputi perencanaan parkir dan areal PKL, service area seperti kantin, toilet umum, dan lain-lainnya. dan pedestrian harus dibuat dari bahan yang materialnya menyerap air, seperti conblok.

·         Areal zona inti solusi desain 2 (Gedung Djoang 45)

Merupakan lokasi pengembangan yang berada di lahan kosong milik penduduk yang sekarang ini kondisi tak terawat. Pada lokasi ini baik direncanakan sarana dan prasarana  PKL, ruang terbuka/plaza,  areal parkir, area service, dan kios cendramata. Namun permasalahannya adalah lahan ini milik penduduk setempat, dan tidak di ketahui pemilik aslinya. Jalan, gang, dan pedestrian harus dibuat dari bahan yang materialnya menyerap air, seperti conblok.

·         Areal zona inti solusi desain 3(Museum Peumusan Naskah Proklamasi)

Merupakan pengembangan yang berada di lokasi sekitar museum yang  cocok untuk areal parkir dan pengembangan lokasi PKL dan fasilitas lainnya.Namun harus dikonfirmasi dahulu untuk dijadikan kawasan pengembangan dan Perlu penataan yang menyeluruh terhadap kawasan tersebut, meliputi perencanaan parkir dan areal PKL, service area seperti kantin, toilet umum, dan took cendramata. dan pedestrian harus dibuat dari bahan yang materialnya menyerap air, seperti conblok.

·         Areal zona inti solusi desain 4 (Gereja GPIB Jemaat Paulus)

Merupakan lokasi pengembangan yang berada disekitar Gereja yang cocok untuk daerah pengembangan Pada lokasi ini baik direncanakan sarana areal parkir, area service, dan kios cendramata, dan took buku rohani, dan pedestrian harus dibuat dari bahan yang materialnya menyerap air, seperti conblok.

·         Areal zona inti solusi desain 5 (Dewan Harapan Nasional 45)

Merupakan lokasi pengembangan yang berada di sekitar bangunan, Pada lokasi ini baik direncanakan sarana dan prasarana  PKL, ruang terbuka/plaza,  areal parkir, area service, dan kios cendramata. Jalan, gang, dan pedestrian harus dibuat dari bahan yang materialnya menyerap air, seperti conblok.

Sumber :

http://albertus-konservasi-arsitektur.blogspot.co.id/2013/07/kawasan-menteng.html

https://debbychintyatari.wordpress.com/2016/03/05/konservasi-kawasan-menteng-jakarta-pusat/

furuhitho.staff.gunadarma.ac.id/…/files/…/kebayoran+menteng.pdf

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=77723

 

By lindanuryuwanda

KRITIK ARSITEKTUR

KRITIK DESKRIPTIF

A. DEFINISI KRITIK DESKRIPTIF

Menurut Hidayat syah penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang sekuas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu.  Sedangkan menurut Punaji Setyosari ia menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk  menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variebel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata.  Hal senada juga dikemukakan oleh Best bahwa penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

Sukmadinata (2006:72) menjelaskan  Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya

Penelitian deskriptif menurut Etna Widodo dan Mukhtar (2000) kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih pada menggambarkan apa adanya suatu gejala, variabel, atau keadaan. Namun demikian, tidak berarti semua penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis. Penggunaan hipotesis dalam penelitian deskriptif bukan dimaksudkan untuk diuji melainkan bagaimana berusaha menemukan sesuatu yang berarti sebagai alternatif dalam mengatasi masalah penelitian melalui prosedur ilmiah.

Penelitian deskriptif tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Oleh karena itu, penelitian deskriptif mungkin saja mengambil bentuk penelitian komparatif, yaitu suatu penelitian yang membandingkan satu fenomena atau gejala dengan fenomena atau gejala lain, atau dalam bentuk studi kuantitatif dengan mengadakan klasifikasi, penilaian, menetapkan standar, dan hubungan kedudukan satu unsur dengan unsur yang lain.

Contoh permasalahan penelitian yang tergolong penelitian deskriptif seperti : “Bagaimanakah gambaran kebiaasaan membaca di kalangan mahasiswa ?”, “ Bagaimanakah gambaran jumlah putus sekolah di tingkat sekolah dasar ?”, “Bagaimanakah gambaran pelaksanaan sistem kredit semester di perguruan tinggi ?”.

  1. Ciri – ciri kritik deskriptif adalah :
  2. Memusatkan penyelidikan pada pemecahan masalah aktual atau masalah yang dihadapi pada masa sekarang.
  3. Data yang telah dikumpulkan disusun dan dijelaskan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analitik.
  4. Menjelaskan setiap langkah penelitian secara rinci.
  5. Menjelaskan prosedur pengumpulan datanya.
  6. Memberi alasan yang kuat mengapa peneliti menggunakan teknik tertentu dan bukan teknik lainnya.
  7. Penelitian deskriptif memiliki keunikan sebagai berikut :
  8. Penelitian deskriptif menggunakan kuesioner dan wawancara, seringkali memperoleh responden yang sangat sedikit, akibatnya bias dalam membuat kesimpulan.
  9. Penelitian deskriptif yang menggunakan observasi, kadangkala dalam pengumpulan data tidak memperoleh data yang memadai.
  10. Penelitian deskriptif juga memerlukan permasalahan yang harus diidentifikasi dan dirumuskan secara jelas, agar di lapangan peneliti tidak mengalami kesulitan dalam menjaring data yang diperlukan.

Deskriptif mencatat fakta-fakta pengalaman seseorang terhadap bangunan atau kota Lebih bertujuan pada kenyataan bahwa jika kita tahu apa yang sesungguhnya suatu kejadian dan proses kejadiannya maka kita dapat lebih memahami makna bangunan. Lebih dipahami sebagai sebuah landasan untuk memahami bangunan melalui berbagai unsur bentuk yang ditampilkannya Tidak dipandang sebagai bentuk to judge atau to interprete. Tetapi sekadar metode untuk melihat bangunan sebagaimana apa adanya dan apa yang terjadi di dalamnya. Jenis Metode Kritik Deskriptif :

  • Depictive Criticism (Gambaran Bangunan)

Depictive Criticism (Gambaran Bangunan) merupakan jenis metode dari kritik deskriptif dimana uraian yang dituangkan benar-benar penjabaran dari bentuk fisik bangunan atau kota yang dikritik. Misalnya dari bentuk massa bangunannya, ukuran bangunan, bahan atau material bangunan, warna bangunan, tekstur bangunan, dan lain sebagainya. Depictive Criticism (Gambaran Bangunan) ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu:

  1. Static (secara grafis)

Merupakan metode pengamatan berdasarkan fisik bangunan atau kota dilihat dari satu sudut pandang saja. Atau dapat dikatakan kondisi pengamat berada pada posisi diam.

  1. Dynamic (secara verbal)

Merupakan metode pengamatan berdasarkan fisik bangunan atau kota dilihat dari seluruh sisi bangunan. Atau dapat dikatakan kondisi pengamat berada pada posisi bergerak mengelilingi bangunan atau kota yang dikritik.

  1. Process (secara procedural)

Merupakan metode pengamatan berdasarkan fisik bangunan atau kota dilihat dari proses awal memasuki bangunan, mencapai bagian dalam bangunan, dan akhirnya proses akhir keluar bangunan.

B. Prinsip kritik deskriptif

  1. Memusatkan diri pada masalah actual, masa sekarang atau masa yang sedang terjadi.
  2. Data yang disusun kemudian di tafsirkan dan di analisis.
  3. Variable yang diteliti bisa tunggal atau lebih dari satu variable bahkan bisa juga mendeskripsikan beberapa variable.
  1. Bentuk Dari Kritik Prinsip Kritik Deskriptif

Bentuk dari kritik deskriptif bertujuan untuk menerangkan atau menggambarkan masalah penelitian yang sedang terjadi berdsarkan karakterisitk orang, tempat dan waktu.

  1. Variable Orang

Orang sebagai individu mempunyai Variable yang tak terhingga, sehingga untuk mengadakan pengamatan terhadap semua variable tersebut sangat tidak mungkin. Beberapa variable utama yang dpat digunakan sebagai indicator untuk mengidentifikasikan seseorang diantaranya adalah : umur, jenis kelamin, etnis, pendidikan, status ekonomi, dll.

  1. Bariabel Tempat

Faktor tempat atau distribusi geografi memegang peranan yang sangat penting dalam penelitian, karena dalam geografis yang berbeda akan berbeda pula pola permasalahan yang dihadapinya.

  1. Variable Waktu

Variable waktu sangan berpengaruh terhadap hasil penelitian, misalnya suatu survey yang dilakukan pada waktu dan musim yang dapat menghasilkan pola yang berbeda. Perubahan waktu yang dapat perhatian antara lain : variasi siklik, variasi musim, dan variasi random.

D. Teknik Dalam Kritik Deskriptif

Secara singkat dapat diketahui terdapat beberapa langkah-langkah dalama metode penelitian deskriptif, yakni 1) Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif; 2) Membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas; 3) Menentukan tujuan dan manfaat penelitian; 4) melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan; 5) menentukan kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian; 6) mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk menentukan populasi, sampel, teknik sampling, instrument pengumpulan data, dan menganalisis data; 7) mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik yang relevan; dan 8) membuat laporan penelitian. Untuk lebih rincinya, Nazir (1988: 73-74) mengungkapakan terdapat berbagai langkah yang sering diikuti adalah sebagai berikut:

Memilih dan merumuskan masalah yang menghendaki konsepsi ada kegunaan masalah tersebut serta dapat diselidiki dengan sumber yang ada

Menentukan tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan. Tujuan dari penelitian harus konsisten dengan rumusan dan definisi dari masalah. Memberikan limitasi dari area atau scope atau sejauh mana penelitian deskriptif tersebut akan dilaksanakan. Termasuk di dalamnya daerah geografis di mana penelitian akan dilakukan, batasan-batasan kronologis, ukuran tentang dalam dangkal serta sebarapa utuh daerah penelitian tersebut akan dijangkau. Membuat laporan penelitian dengan cara ilmiah https://idtesis.com/metode-deskriptif/

Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakukan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dan satu variabel. Penelitian deskriptif sesuai karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut.

  1. Perumusan masalah

Metode penelitian manapun harus diawali dengan adanya masalah, yakni pengajuan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang jawabannya harus dicari menggunakan data dari lapangan. Pertanyaan masalah mengandung variabel-variabel yang menjadi kajian dalam studi ini. Dalam penelitian deskriptif peneliti dapat menentukan status variabel atau mempelajari hubungan antara variabel.

  1. Menentukan jenis informasi yang diperlukan

Dalam hal ini peneliti perlu menetapkan informasi apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan. Apakah informasi kuantitatif ataukah kualitatif. Informasi kuantitatif berkenaan dengandata atau informasi dalam bentuk bilangan/angka seperti.

  1. Menentukan prosedur pengumpulan data

Ada banyak pengertian tentang data, secara sederhana data adalah keterangan tentang sesuatu dan pengolahan data adalah proses operasi sistematis terhadap data. Selama operasi, (misal kalkulasi atau operasi logika) sedang berlangsung, data disimpan sementara dalam prosesor. Ada dua unsur penelitian yang diperlukan, yakni instrumen atau alat pengumpul data dansumber data atau sampel yakni dari mana informasi itu sebaiknya diperoleh. Dalam penelitian ada sejumlah alat pengumpul data antara 41 lain tes, wawancara, observasi, kuesioner, sosiometri. Alat-alat tersebut lazim digunakan dalam penelitian deskriptif  misalnya, untuk memperoleh informasi mengenai langkah-langkah guru mengajar, alat atau instrumen yang tepat digunakan adalah observasi atau pengamatan. Cara lain yang mungkin dipakai adalah wawancara dengan guru mengenai langkah-langkah mengajar. Agar diperoleh sampel yang jelas, permasalahan penelitian harus dirumuskan sekhusus mungkin sehingga memberikan arah yang pasti terhadap instrumen dan sumber data.

  1. Menentukan prosedur pengolahan informasi atau data

Data dan informasi yang telah diperoleh dengan instrumen yang dipilih dan sumber data atau sampel tertentu masih merupakan informasi atau data kasar. Informasi dan data tersebut perlu diolah agar dapat dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Setiap penelitian tentu ada pengolahan data begitu juga dengan penelitian deskriptif yang biasanya pengolahan datanya dipergunakan dengan tujuan penelitiannnya untuk penjajagan atau pendahuluan,  tidak untuk menarik kesimpulan, hanya memberikan gambaran/ deskripsi tentang data yang ada. Proses pengolahan datanya biasanya menggunakan statistik deskriptif atau statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian yang dilakukan pada populasi jelas akan mengunakan statistik deskriptif dalam analisisnya, tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel maka analisisnya dapat menggunakan statistik dekriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil (Sugiyono, 2010:209). Statistik inferensial adalah tehnik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sample dari populasi itu dilakukan secara random (Sugiyono, 2010:209).

  1. Menarik kesimpulan penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian deskriptif dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mensintesiskan semua jawaban tersebut dalam satu kesimpulan yang merangkum permasalahan penelitian secara keseluruhan. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan sobjek yang diteliti secara tepat. Sehingga kesimpulan yang dibuat juga berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, metode penelitian deskriptif juga banyak di lakukan oleh para peneliti karena dua alasan. Pertama, dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. Kedua, metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia. Berhubungan dengan hal tersebut penguasaan materi tentang pengolahan data deskriptif sangat penting untuk dipelajari dan dikaji secara saksama untuk memantapkan hasil penelitian nantinya.

E. Kelebihan dan Kekurangan Kritik Deskriptif

  1. Kelebihan
  • Relatif mudah dilaksanakan
  • Tidak membutuhkan kelompok kontril atau pebanding
  • Diperoleh banyak informasi penting
  1. Kekurangan
  • Pengmatan pada satu subyek hanya satu kali sehingga tidak diketahui perubahan – perubahan yang terjadi berjalannya waktu.
  • Tidak dapat menemukan sebab dan akibat.

 

 

 

KRITIK INTERPRTIF

  1. Definisi Kritik Interpretif

            Karakteristik utama kritik interpretif adalah kritikus dengan metode sangat personal. Tindakannya bagaikan sebagai seorang interpreter atau pengamat tidak mengklaim satu doktrin, sistem, tipe atau ukuran sebagaimana yang terdapat pada kritik normatif. Kritik Interpretif punya kecenderungan karakteristik sebagai berikut :

  • Bentuk kritik cenderung subjektif namun tanpa ditunggangi oleh klaim doktrin, klaim objektifitas melalui pengukuran yang terevaluasi.
  • Kritikus melalui kesan yang dirasakannya terhadap sebuah bangunan diungkapkan untuk mempengaruhi pandangan orang lain bisa memandang sebagaimana yang dilihatnya.
  • Menyajikan satu perspektif baru atas satu objek atau satu cara baru memandang bangunan (biasanya perubahan cara pandang dengan “metafor” terhadap bangunan yang kita lihat)
  • Melalui rasa artistiknya disadari atau tidak kritikus mempengaruhi orang lain untuk merasakan sama sebagaimana yang ia alami ketika berhadapan dengan bangunan atau lingkungan kota.
  • Membangun karya “bayangan” yang independen melalui bangunan sebagaimana miliknya, ibarat kendaraan.

Kritik interpretif dibagi dalam tiga metode sebagai berikut yaitu advokasi, evokasi dan impresionis.

  1. Kritik Advokasi
    • Kritik ini tidak diposisikan sebagai penghakiman (judgement) sebagaimana pada Normatif Criticism.
    • Bentuk kritiknya lebih kepada sekadar anjuran yang mencoba bekerja dengan penjelasan lebih terperinci yang kadangkala juga banyak hal yang terlupakan
    • Isi kritik tidak mengarahkan pada upaya yang memandang rendah orang lain
    • Kritikus mencoba menyajikan satu arah topik yang dipandang perlu untuk kita perhatikan secara bersama tentang bangunan
    • Kritikus membantu kita melihat manfaat yang telah dihasilkan arsitek melalui bangunannya dan berusaha menemukan pesona yang kita kira hanya sebuah objek menjemukan.
    • Dalam hukum kritik advokasi, kritiknya tercurah terutama pada usaha mengangkat apresiasi pengamat.
  2. Kritik Evokasi

Karakterisitik

  • Evoke : menimbulkan, membangkitkan
  • Ungkapan sebagai pengganti cara kita mencintai bangunan
  • Menggugah pemahaman intelektual kita atas makna yang dikandung bangunan
  • Membangkitkan emosi rasa kita dalam memperlakukan bangunan
  • Kritik evokatif tidak perlu menyajikan argumentasi rasional dalam menilai bangunan
  • Kritik evokatif tidak dilihat dalam konteks benar atau salah tetapi makna yang terungkap dan penglaman ruang yang dirasakan.
  • Mendorong orang lain untuk turut membangkitkan emosi yang serupa sebagaimana dirasakan kritikus
  • Kritik evokatif disampaikan dalam bentuk : naratif dan fotografi
  1. Kritik Impresionis

Karakteristik

  • Seniman mereproduksi karyanya sendiri atau orang lain dengan konsekuensi adanya kejemuan, sedang kritik selalu berubah dan berkembang. Impresi terhadap karya mempengaruhi perancang untuk membuat perubahan dan perkembangan dalam karya-karya berikutnya.
  • Kritik impressionis adakalanya dipandang sebagai parasit karena seringkali menggunakan karya seni atau bangunan sebagai dasar bagi pembentukan karya keseniannya. Karya yang telah ada menjadi kendaraan untuk menghasilan karya seni lain melalui berbagai metode penyajian.
  • Karya yang asli berjasa bagi kritik sebagai area eksplorasi karya-karya baru yang berbeda. Begitu juga sebaliknya kritik akan membaerikan impresi bagi pengkayaan rasa, pengalaman dan apresiasi terhadap perkembangan teoritik ke depan.
  • Kecantikan, memberi kepada penciptaan unsur yang universal dan estetik, menjadikan kritikus sebagai kreator, dan menghembuskan ribuan benda yang berbeda yang belum pernah hadir dalam benaknya, yang kemudian terukir pada patung-patung, terlukis pada panel-panel dan terbenam dalam permata-permata.
  • Kritik Impresionistik dapat berbentuk :

            Verbal Discourse                 : Narasi verbal puisi atau prosa

            Caligramme                          : Paduan kata yang membentuk silhouette

            Painting                                             : Lukisan

            Photo image                        : Imagi foto

            Modification of Building                 : Modifikasi bangunan

Keuntungan

  • Menggugah imaji tentang fakta menjadi lebih bermakna
  • Dengan cepat membuat pengamat menduga-duga sesuatu yang lain lebih dari sekadar sebuah bangunan fisik
  • Menggiring pengamat untuk lebih seksama melihat sebuah karya seni
  • Mampu membangkitkan analisis objek yang sebelumnya tampak sulit atau sebaliknya membuat kompleks yang sebelumnya tampak sederhana
  • Membuat lingkungan lebih terlihat dan mudah diingat
By lindanuryuwanda

KRITIK DESKRIPTIF

KRITIK DESKRIPTIF

 

  1. DEFINISI KRITIK DESKRIPTIF

Menurut Hidayat syah penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang sekuas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu.  Sedangkan menurut Punaji Setyosari ia menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk  menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variebel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata.  Hal senada juga dikemukakan oleh Best bahwa penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

Sukmadinata (2006:72) menjelaskan  Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya

Penelitian deskriptif menurut Etna Widodo dan Mukhtar (2000) kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih pada menggambarkan apa adanya suatu gejala, variabel, atau keadaan. Namun demikian, tidak berarti semua penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis. Penggunaan hipotesis dalam penelitian deskriptif bukan dimaksudkan untuk diuji melainkan bagaimana berusaha menemukan sesuatu yang berarti sebagai alternatif dalam mengatasi masalah penelitian melalui prosedur ilmiah.

Penelitian deskriptif tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Oleh karena itu, penelitian deskriptif mungkin saja mengambil bentuk penelitian komparatif, yaitu suatu penelitian yang membandingkan satu fenomena atau gejala dengan fenomena atau gejala lain, atau dalam bentuk studi kuantitatif dengan mengadakan klasifikasi, penilaian, menetapkan standar, dan hubungan kedudukan satu unsur dengan unsur yang lain.

Contoh permasalahan penelitian yang tergolong penelitian deskriptif seperti : “Bagaimanakah gambaran kebiaasaan membaca di kalangan mahasiswa ?”, “ Bagaimanakah gambaran jumlah putus sekolah di tingkat sekolah dasar ?”, “Bagaimanakah gambaran pelaksanaan sistem kredit semester di perguruan tinggi ?”.

  1. Ciri – ciri kritik deskriptif adalah :
  2. Memusatkan penyelidikan pada pemecahan masalah aktual atau masalah yang dihadapi pada masa sekarang.
  3. Data yang telah dikumpulkan disusun dan dijelaskan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analitik.
  4. Menjelaskan setiap langkah penelitian secara rinci.
  5. Menjelaskan prosedur pengumpulan datanya.
  6. Memberi alasan yang kuat mengapa peneliti menggunakan teknik tertentu dan bukan teknik lainnya.
  7. Penelitian deskriptif memiliki keunikan sebagai berikut :
  8. Penelitian deskriptif menggunakan kuesioner dan wawancara, seringkali memperoleh responden yang sangat sedikit, akibatnya bias dalam membuat kesimpulan.
  9. Penelitian deskriptif yang menggunakan observasi, kadangkala dalam pengumpulan data tidak memperoleh data yang memadai.
  10. Penelitian deskriptif juga memerlukan permasalahan yang harus diidentifikasi dan dirumuskan secara jelas, agar di lapangan peneliti tidak mengalami kesulitan dalam menjaring data yang diperlukan.

Deskriptif mencatat fakta-fakta pengalaman seseorang terhadap bangunan atau kota Lebih bertujuan pada kenyataan bahwa jika kita tahu apa yang sesungguhnya suatu kejadian dan proses kejadiannya maka kita dapat lebih memahami makna bangunan. Lebih dipahami sebagai sebuah landasan untuk memahami bangunan melalui berbagai unsur bentuk yang ditampilkannya Tidak dipandang sebagai bentuk to judge atau to interprete. Tetapi sekadar metode untuk melihat bangunan sebagaimana apa adanya dan apa yang terjadi di dalamnya. Jenis Metode Kritik Deskriptif :

  • Depictive Criticism (Gambaran Bangunan)

Depictive Criticism (Gambaran Bangunan) merupakan jenis metode dari kritik deskriptif dimana uraian yang dituangkan benar-benar penjabaran dari bentuk fisik bangunan atau kota yang dikritik. Misalnya dari bentuk massa bangunannya, ukuran bangunan, bahan atau material bangunan, warna bangunan, tekstur bangunan, dan lain sebagainya. Depictive Criticism (Gambaran Bangunan) ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu:

  1. Static (secara grafis)

Merupakan metode pengamatan berdasarkan fisik bangunan atau kota dilihat dari satu sudut pandang saja. Atau dapat dikatakan kondisi pengamat berada pada posisi diam.

  1. Dynamic (secara verbal)

Merupakan metode pengamatan berdasarkan fisik bangunan atau kota dilihat dari seluruh sisi bangunan. Atau dapat dikatakan kondisi pengamat berada pada posisi bergerak mengelilingi bangunan atau kota yang dikritik.

  1. Process (secara procedural)

Merupakan metode pengamatan berdasarkan fisik bangunan atau kota dilihat dari proses awal memasuki bangunan, mencapai bagian dalam bangunan, dan akhirnya proses akhir keluar bangunan.

  1. Prinsip kritik deskriptif
  2. Memusatkan diri pada masalah actual, masa sekarang atau masa yang sedang terjadi.
  3. Data yang disusun kemudian di tafsirkan dan di analisis.
  4. Variable yang diteliti bisa tunggal atau lebih dari satu variable bahkan bisa juga mendeskripsikan beberapa variable.
  5. Bentuk Dari Kritik Prinsip Kritik Deskriptif

Bentuk dari kritik deskriptif bertujuan untuk menerangkan atau menggambarkan masalah penelitian yang sedang terjadi berdsarkan karakterisitk orang, tempat dan waktu.

  1. Variable Orang

Orang sebagai individu mempunyai Variable yang tak terhingga, sehingga untuk mengadakan pengamatan terhadap semua variable tersebut sangat tidak mungkin. Beberapa variable utama yang dpat digunakan sebagai indicator untuk mengidentifikasikan seseorang diantaranya adalah : umur, jenis kelamin, etnis, pendidikan, status ekonomi, dll.

  1. Bariabel Tempat

Faktor tempat atau distribusi geografi memegang peranan yang sangat penting dalam penelitian, karena dalam geografis yang berbeda akan berbeda pula pola permasalahan yang dihadapinya.

  1. Variable Waktu

Variable waktu sangan berpengaruh terhadap hasil penelitian, misalnya suatu survey yang dilakukan pada waktu dan musim yang dapat menghasilkan pola yang berbeda. Perubahan waktu yang dapat perhatian antara lain : variasi siklik, variasi musim, dan variasi random.

  1. Teknik Dalam Kritik Deskriptif

Secara singkat dapat diketahui terdapat beberapa langkah-langkah dalama metode penelitian deskriptif, yakni 1) Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif; 2) Membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas; 3) Menentukan tujuan dan manfaat penelitian; 4) melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan; 5) menentukan kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian; 6) mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk menentukan populasi, sampel, teknik sampling, instrument pengumpulan data, dan menganalisis data; 7) mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik yang relevan; dan 8) membuat laporan penelitian. Untuk lebih rincinya, Nazir (1988: 73-74) mengungkapakan terdapat berbagai langkah yang sering diikuti adalah sebagai berikut:

Memilih dan merumuskan masalah yang menghendaki konsepsi ada kegunaan masalah tersebut serta dapat diselidiki dengan sumber yang ada

Menentukan tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan. Tujuan dari penelitian harus konsisten dengan rumusan dan definisi dari masalah. Memberikan limitasi dari area atau scope atau sejauh mana penelitian deskriptif tersebut akan dilaksanakan. Termasuk di dalamnya daerah geografis di mana penelitian akan dilakukan, batasan-batasan kronologis, ukuran tentang dalam dangkal serta sebarapa utuh daerah penelitian tersebut akan dijangkau. Membuat laporan penelitian dengan cara ilmiah https://idtesis.com/metode-deskriptif/

Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakukan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dan satu variabel. Penelitian deskriptif sesuai karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut.

  1. Perumusan masalah

Metode penelitian manapun harus diawali dengan adanya masalah, yakni pengajuan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang jawabannya harus dicari menggunakan data dari lapangan. Pertanyaan masalah mengandung variabel-variabel yang menjadi kajian dalam studi ini. Dalam penelitian deskriptif peneliti dapat menentukan status variabel atau mempelajari hubungan antara variabel.

  1. Menentukan jenis informasi yang diperlukan

Dalam hal ini peneliti perlu menetapkan informasi apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan. Apakah informasi kuantitatif ataukah kualitatif. Informasi kuantitatif berkenaan dengandata atau informasi dalam bentuk bilangan/angka seperti.

  1. Menentukan prosedur pengumpulan data

Ada banyak pengertian tentang data, secara sederhana data adalah keterangan tentang sesuatu dan pengolahan data adalah proses operasi sistematis terhadap data. Selama operasi, (misal kalkulasi atau operasi logika) sedang berlangsung, data disimpan sementara dalam prosesor. Ada dua unsur penelitian yang diperlukan, yakni instrumen atau alat pengumpul data dansumber data atau sampel yakni dari mana informasi itu sebaiknya diperoleh. Dalam penelitian ada sejumlah alat pengumpul data antara 41 lain tes, wawancara, observasi, kuesioner, sosiometri. Alat-alat tersebut lazim digunakan dalam penelitian deskriptif  misalnya, untuk memperoleh informasi mengenai langkah-langkah guru mengajar, alat atau instrumen yang tepat digunakan adalah observasi atau pengamatan. Cara lain yang mungkin dipakai adalah wawancara dengan guru mengenai langkah-langkah mengajar. Agar diperoleh sampel yang jelas, permasalahan penelitian harus dirumuskan sekhusus mungkin sehingga memberikan arah yang pasti terhadap instrumen dan sumber data.

  1. Menentukan prosedur pengolahan informasi atau data

Data dan informasi yang telah diperoleh dengan instrumen yang dipilih dan sumber data atau sampel tertentu masih merupakan informasi atau data kasar. Informasi dan data tersebut perlu diolah agar dapat dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Setiap penelitian tentu ada pengolahan data begitu juga dengan penelitian deskriptif yang biasanya pengolahan datanya dipergunakan dengan tujuan penelitiannnya untuk penjajagan atau pendahuluan,  tidak untuk menarik kesimpulan, hanya memberikan gambaran/ deskripsi tentang data yang ada. Proses pengolahan datanya biasanya menggunakan statistik deskriptif atau statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian yang dilakukan pada populasi jelas akan mengunakan statistik deskriptif dalam analisisnya, tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel maka analisisnya dapat menggunakan statistik dekriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil (Sugiyono, 2010:209). Statistik inferensial adalah tehnik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sample dari populasi itu dilakukan secara random (Sugiyono, 2010:209).

  1. Menarik kesimpulan penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian deskriptif dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mensintesiskan semua jawaban tersebut dalam satu kesimpulan yang merangkum permasalahan penelitian secara keseluruhan. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan sobjek yang diteliti secara tepat. Sehingga kesimpulan yang dibuat juga berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, metode penelitian deskriptif juga banyak di lakukan oleh para peneliti karena dua alasan. Pertama, dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. Kedua, metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia. Berhubungan dengan hal tersebut penguasaan materi tentang pengolahan data deskriptif sangat penting untuk dipelajari dan dikaji secara saksama untuk memantapkan hasil penelitian nantinya.

  1. Kelebihan dan Kekurangan Kritik Deskriptif
  2. Kelebihan
  • Relatif mudah dilaksanakan
  • Tidak membutuhkan kelompok kontril atau pebanding
  • Diperoleh banyak informasi penting
  1. Kekurangan
  • Pengmatan pada satu subyek hanya satu kali sehingga tidak diketahui perubahan – perubahan yang terjadi berjalannya waktu.
  • Tidak dapat menemukan sebab dan akibat.

SUMBER :

Sukardi.2003.Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara.

Sumardi Suryabrata.2008.Metodologi Penelitian. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Gralia Indonesia.

By lindanuryuwanda

Lansekap ’Agro Garden’ dalam Perancangan Lansekap

Agro garden merupakan sebuah inovasi yang kontroversial dalam lingkup desain taman. Konsep agro graden menawarkan pemilihan jenis tanaman untuk halaman rumah/gedung berupa tanaman produktif seperti sayur-mayur dan umbi-umbian. Konsep ini mulai marak dengan derasnya isu pemanasan global, dengan semangat untuk mempertinggi efisiensi. Percontohan agro garden yang cukup memukau dilakukan Michelle Obama (Istri Presiden Amerika Serikat Barrack Obama) yang merehabilitasi taman di gedung putih dari tanaman hias menjadi tanaman produktif.

Memang tidak semua orang akan setuju dengan konsep agro garden, karena tanaman hiasan halaman tidak akan permanen dan selalu berganti ditanami kembali sesuai dengan musim dewasanya tanaman produktif. Akan terjadi perubahan nuansa taman dari saat dipersiapkan lahan, saat benih disemai menuju tanaman muda menjadi dewasa dan dipanen, lalu kembali lagi dengan nuansa persiapan lahan tanam. Perawatan tanaman ini lebih tinggi dari tanaman hias yang murah, namun hasilnya tentu seimbang mengganti biaya perawatan. Terlebih lagi kebiasaan memilih tanaman hias dengan nilai estetika sebagai ’hiasan’ sulit diubah dengan paradigma bahwa tanaman sayur, umbi dan buah-pun juga memiliki nilai estetika.

Berencana membuat agro garden harus dibekali dengan pengetahuan pertanian dari tanaman sayur, buah dan umbi yang akan dipilih. Tanpa pengetahuan ini agro garden akan rusak, tidak produktif dan bahkan mudah terserang hama. Pengetahuan pertanian tersebut berkenaan dengan waktu tanam benih, perawatan dan penyiraman, antisipasi hama, pemanenan dan kegiatan pasca panen. Bisa saja perawatan ini diserahkan pada tukang kebun yang sudah memiliki dasar pengetahuan bertani, atau dikelola sendiri dengan tambahan ilmu bertani/berkebun.

Di beberapa daerah yang kurang memiliki lahan luas sudah dilakukan penanaman tamanaman produktif di atas pot bunga, namun hal ini sebaiknya tidak dilakukan. Sesempit-sempitnya lahan selayaknya tanaman ditanam di atas tanah agar peresapaan air ke bumi berjalan lancar. Di lahan sempit sebaiknya bangunan lebih mengalah, jikalau perlu kolong bawah bangunan yang dikorbankan untuk tanaman, sedangkan ruang efektif untuk kegiatan manusia berada di atasnya. Menanam tanaman di dalam pot lebih membutuhkan biaya dan perawatan yang tinggi dan tentunya bertentangan dengan konsep pengantisipasi pemanasan global.

Banyak yang salah kaprah menterjemahkan penanganan pemanasan global ini dengan memperbanyak tanaman sehingga dibuatlah ruang terbuka hijau di atas bangunan pada pelat-pelat beton. Justru hal ini semakin mempertinggi biaya yang kemudian merugikan sistem perhitungan konservasi lingkungan hidup. Pembuatan pelat beton membutuhkan biaya yang tinggi dibanding atap genteng, menaikkan tanaman ke atas atap juga membutuhkan biaya yang tinggi pula, belum lagi perawatan dan pengairan yang jauh di atas tanah juga membutuhkan biaya dan energi yang cukup besar.

Sumber : http://jenny-arsitek.blogspot.com/2011/09/lansekap-agro-garden-dalam-perancangan.html

By lindanuryuwanda

KESIMPULAN PENULISAN HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN

I. Pengertian dan Struktur Hukum Pembangunan

Kesimpulan dari pengertian dan struktur hukum pranata pembangunan bahwa seorang arsitek harus memahami hukum pembangunan. Jika arsitek telah memahami hukum pembangunan yang berlaku maka memudahkan dalam proses perencanaan dan perancangan. Jika arsitek tidak memahami hukum pembangunan bangunan tersebut dianggap illegal, maka hal itu bisa merugikan owner dan arsitek itu sendiri. Setiap bangunan harus memiliki surat ijin mendirikan bangunan (IMB).

II. Undang – Undang Pranata Pembangunan

Kesimpulan dari tuliasan yang berjudul Undang – Undang Pranata Pembangunan adalah membahas tujuan dari tata hukum pembangunan, tata hukum diperuntukan untuk kepentingan Negara dan dijadikan landasan dasar sebelum berdirinya bangunan. Peraturan Pemerintah dan PERDA sangat berkaitan dalam bidang arsitektur, dengan adanya PP dan Perda sebagai pedoman untuk mendirikan bangunan. Kesimpulan Undang – Undang No. 24 Tahun 1992 tentang tata ruang umum yang membahas tentang peratuan peruntukan lahan  yang di tetapkan oleh Undang – Undang. Dengan adanya undang undang tersebut penggunaan lahan tidak sembarangan, kerana sudah diatur oleh undang – undang. Kesimpulan Undang – Undang No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan manusia.

III. Hukum Perikatan

Kesimpilan dari Hukum Perikatan adalah ada dua jenis hukum perikatan, pertama adalah hukum perikatan berdasarkan perjanjian, kedua hukum perikatan berdasarkan undang – undang. Perbedaan dari kedua jenis tersebut yaitu perjanjian yang bersifat abstrak sedangkan berdasarkan undang undang bersifat hukum yang sah yang bersifat perikatan alami. Dalam bidang arsitektur perlu dilakukan hukum perikatan untuk melindungi dua belah pihak dari hukum yang berlaku. Kedua belah pihak akan saling terikat selama perjanjian hukum yang ditentukan.

 IV. Hukum Perburuhan

Kesimpulan dari Hukum Perburuhan adalah aturan dan norma tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan antara Pengusaha dan buruh. Hukum Perburuhan yang terdapat dalam Undang-Undang Perburuhan No. 12 th. 1948 tentang Kriteria Status dan Perlindungan Buruh yang berfungsi tentang aturan-aturan terhadap buruh dalam hal persyaratan untuk menjadi seorang buruh. Undang-Undang No. 12 th. 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), masing-masing memiliki maksud untuk memperbaiki serta menyejahterakan buruh. Dalam bidang arsitektur maka pemahaman peraturan ini para arsitek bisa menentukan maksimal jam kerja buruh tanpa adanya pemaksaan. Dengan adanya peraturan ini para buruh memiliki haknya sendiri dalam bekerja.

V. Perencanaan Fisik Pembangunan

 Kesimpulan pada penulisan Perencanaan Fisik Pembangunan adalah dari Skema Perencanaan yang membahas tentang berbagai status dalam Pembangunan tersebut dan tugasnya. Distribusi Tata Ruang Lingkungan ada 4 bagian, yaitu lingkup Nasional, Regional, Lokal, dan Sektor Swasta. Selain itu, terdapat Sistem Wilayah Pembangunan, pada bab ini dibahas mengenai Sistem Wilayah Pembangunan sebagai satu unit tata ruang yang dimanfaatkan manusia, maka penataan wilayah dapat tertata dan serasi yang mengacu pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Mengenai Peran Perencanaan Fisik Pembangunan dalam lingkup Nasional, Regional, Lokal, dan Sektor Swasta, masing – masing membahas agar tidak ada kesalah pahaman

 VI. AMDAL

Kesimpulan dari penulisan AMDAL adalah untuk mengendalikan setiap  kegiatan pembangunan supaya ada acuan yang ditentukan untuk melindungi ekosistem yang bermanfaat bagi manusia. Dalam bidang arsitektur sebagai seorang arsitek, sebelum melakukan pembangunan harus mengetahui dampak dari pembangunan tersebut. Tanpa adanya pemikiran dampak maka banyak hal yang akan dirugikan. Maka disini AMDAL diperlukan untuk mendapatkan IMB, peran AMDAL dalam pembangunan sangat penting agar tidak ada pihak yang dirugikan.

By lindanuryuwanda

V. PERENCANAAN FISIK BANGUNAN

Perencanaan fisik pembangunan pada hakikatnya dapat diartikan sebagai suatu usaha pengaturan dan penataan kebutuhan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan berbagai kegiatan fisiknya.

  1. Skema Perencanaan

SKEMA

  1. Distribusi Tata Ruang Lingkup

Peran Perencanaan dalam 4 lingkup :

  • Lingkup Nasional
  • Lingkup Regional
  • Lingkup Lokal
  • Lingkup Sektor Swasta
  1. LINGKUP NASIONAL

Kewenangan semua instansi di tingkat pemerintah pusat berada dalam lingkup kepentingan secara sektoral. Departemen-departemen yang berkaitan langsung dengan perencanaan fisik khususnya terkait dengan pengembangan wilayah antara lain adalah :

  • Pekerjaan Umum
  • Perhubungan
  • Perindustrian
  • Pertanian
  • Pertambangan
  • Energi, Dept. Nakertrans.

Dalam hubungan ini peranan Bappenas dengan sendirinya juga sangat penting. Perencanaan fisik pada tingkat nasional umumnya tidak mempertimbangkan distribusi kegiatan tata ruang secara spesifik dan mendetail. Tetapi terbatas pada penggarisan kebijaksanaan umum dan kriteria administrasi pelaksanaannya.

Contoh :

suatu program subsidi untuk pembangunan perumahan atau program perbaikan kampung pada tingkat nasional tidak akan dibahas secara terperinci dan tidak membahas dampak spesifik program ini pada suatu daerah.

Yang dibicarakan dalam lingkup nasional ini hanyalah, daerah atau kota yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan studi kelayakan dalam skala yang luas.

Jadi pemilihan dan penentuan daerah untuk pembangunan perumahan tadi secara spesifik menjadi wewenang lagi dari pemerintaan tingkat lokal.

Meskipun rencana pembangunan nasional tidak dapat secara langsung menjabarkan perencanan fisik dalam tingkat lokal tetapi sering kali bahwa program pembangunan tingkat nasional sangat mempengaruhi program pembangunan yang disusun oleh tingkat lokal. Sebagai contoh, ketidaksingkronan program pendanaan antara APBD dan APBN, yang sering mengakibatkan kepincangan pelaksanaan suatu program pembangunan fisik, misalnya; bongkar pasang untuk rehabilitasi jaringan utilitas kota.

  1. LINGKUP REGIONAL

Instansi yang berwenang dalam perencanaan pembangunan pada tingkatan regional di Indonesia adalah Pemda Tingkat I, disamping adanya dinas-dinas daerah maupun vertikal (kantor wilayah).

Contoh; Dinas PU Propinsi, DLLAJR, Kanwil-kanwil. Sedang badan yang mengkoordinasikannya adalah Bappeda Tk. I di setiap provinsi.  Walaupun perencanaan ditingkat kota dan kabupaten konsisten sejalan dengan ketentuan rencana pembangunan yang telah digariskan diatas (tingkat nasional dan regional) daerah tingkat II itu sendiri masih mempunyai kewenangan mengurus perencanaan wilayahnya sendiri  Yang penting dalam hal ini pengertian timbal balik, koordinatif.

  1. LINGKUP LOKAL

Penanganan perencanaan pembangunan ditingkat local seperti Kodya atau kabupaten ini biasanya dibebankan pada dinas-dinas,

contoh: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Dinas Kebersihan, Dinas Pengawasan Pembangunan Kota, Dinas Kesehatan, Dinas PDAM. Koordinasi perencanaan berdasarkan Kepres No.27 tahun 1980 dilakukan oleh BAPPEDA Tk.II.

Saat ini perlu diakui bahwa sering terjadi kesulitan koordinasi perencanaan. Masalah ini semakin dirasakan apabila menyangkut dinas-dinas eksekutif daerah dengan dinas-dinas vertikal.

Di Amerika dan Eropa sejak 20 tahun terakhir telah mengembangkan badan-badan khusus darai pemerintah kota untuk menangani program mota tertentu, seperti program peremajaan kota (urban renewal programmes).

Badan otorita ini diberi wewenang khusus untuk menangani pengaturan kembali perencanaan fisik terperinci bagian-bagian kota.

  1. LINGKUP SWASTA

Lingkup kegiatan perencanaan oleh swasta di Indonesia semula memang hanya terbatas pada skalanya seperti pada perencanaan perumahan, jaringan utiliyas, pusat perbelanjaan dll.

Dewasa ini lingkup skalanya sudah luas dan hampir tidak terbatas. Badan-badan usaha konsultan swasta yang menjamur adalah indikasi keterlibatan swasta yang makin meluas. Semakin luasnya lingkup swasta didasari pada berkembangnya tuntutan layanan yang semakin luas dan profesionalisme.

Kewenangan pihak swasta yang semakin positif menjadi indikator untuk memicu diri bagi Instansi pemerinta maupun BUMN. Persaingan yang muncul menjadi tolok ukur bagi tiap-tiap kompetitor (swasta dan pemerintah) dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan/produk.

Pihak swasta terkecil adalah individu atau perorangan. Peran individu juga sangat berpengaruh terhadap pola perencanaan pembangunan secara keseluruhan.

Contoh apabila seseorang membuat rumah maka ia selayaknya membuat perencanaan fisik rumahnya dengan memenuhi peraturan yang berlaku. Taat pada peraturan bangunan, aturan zoning, perizinan (IMB) dan sebaginya. Kepentingannya dalam membangun harus singkron dengan kepentingan lingkungan disekitarnya, tataran lokal hingga pada tataran yang lebih luas.

  1. Sistem Wilayah Pembangunan

Pengertian wilayah dipahami sebagai ruang permukaan bumi dimana manusia dan makhluk lainnya dapat hidup dan beraktifitas. Sementara itu wilayah menurut Hanafiah (1982) adalah unit tata ruang yang terdiri atas jarak, lokasi, bentuk dan ukuran atau skala. Dengan demikian sebagai satu unit tata ruang yang dimanfaatkan manusia, maka penataan dan penggunaan wilayah dapat terpelihara.

Sedangkan Hadjisaroso (1994) menyatakan bahwa wilayah adalah sebutan untuk lingkungan pada umumnya dan tertentu batasnya. Misalnya nasional adalah sebutan untuk wilayah dalam kekuasaan Negara, dan daerah adalah sebutan untuk batas wilayah dalam batas kewenangan daerah. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, wilayah diartikan sebagai kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Struktur perencanaan pembangunan nasional saat ini mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. UU tersebut mengamanahkan bahwa kepala daerah terpilih diharuskan menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) di daerah masing-masing.

Dokumen RPJM ini akan menjadi acuan pembangunan daerah yang memuat, antara lain visi, misi, arah kebijakan, dan program-program pembangunan selama lima tahun ke depan. Sementara itu juga, dengan dikeluarkan UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, maka ke dalam – dan menjadi bagian – dari kerangka perencanaan pembangunan tersebut di semua tingkatan pemerintahan perlu mengintegrasikan aspek wilayah/spasial.

Dengan demikian 33 provinsi dan 496 kabupaten/kota yang ada di Indonesia harus mengintegrasikan rencana tata ruangnya ke dalam perencanaan pembangunan daerahnya masing-masing). Seluruh kegiatan pembangunan harus direncanakan berdasarkan data (spasial dan nonspasial) dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sesungguhnya landasan hukum kebijakan pembangunan wilayah di Indonesia terkait dengan penyusunan tata ruang di Indonesia secara umum mengacu pada UU tentang Penataan Ruang. Pedoman ini sebagai landasan hukum yang berisi kewajiban setiap provinsi, kabupaten dan kota menyusun tata ruang wilayah sebagai arahan pelaksanaan pembangunan daerah.

Rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat perinci seperti dicerminkan dari tata ruang tingkat provinsi, kabupaten, perkotaan, desa, dan bahkan untuk tata ruang yang bersifat tematis, misalnya untuk kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, jaringan jalan, dan lain sebagainya. Kewajiban daerah menyusun tata ruang berkaitan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Menindaklanjuti undang- undang tersebut, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 menetapkan enam pedoman bidang penataan ruang, meliputi:

  1. Pedoman penyusunan RTRW provinsi.
  2. Pedoman penyusunan kembali RTRW provinsi.
  3. Pedoman penyusunan RTRW kabupaten.
  4. Pedoman penyusunan kembali RTRW kabupaten.
  5. Pedoman penyusunan RTRW perkotaan.
  6. Pedoman penyusunan kembali RTRW perkotaan.

Mengingat rencana tata ruang merupakan salah satu aspek dalam rencana pembangunan nasional dan pembangunan daerah, tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan dari aspek substansi dan operasional harus konsistensi. Adanya peraturan perundang-undangan penyusunan tata ruang yang bersifat nasional, seperti UU No. 25 Tahun 2004 dan Kepmen Kimpraswil Nomor 327/KPTS/M/2002 tersebut, kiranya dapat digunakan pula sebagai dasar dalam melaksanakan pemetaan mintakat ruang sesuai dengan asas optimal dan lestari.

Dengan demikian, terkait kondisi tersebut, dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang ada juga harus mengacu pada visi dan misi tersebut. Dengan kata lain, RTRW yang ada merupakan bagian terjemahan visi, misi daerah yang dipresentasikan dalam bentuk pola dan struktur pemanfaatan ruang. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. RTRW nasional merupakan strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara yang meliputi tujuan nasional dan arahan pemanfaatan ruang antarpulau dan antarprovinsi. RTRW nasional yang disusun pada tingkat ketelitian skala 1:1 juta untuk jangka waktu selama 25 tahun.RTRW provinsi merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan runag wilayah provinsi yang berfokus pada keterkaitan aarkawasan/kabupaten/kota.
  1. RTRW provinsi disusun pada tingkat ketelitian skala 1:250 ribu untuk jangka waktu 15 tahun. Berdasar pada landasan hukum dan pedoman umum penyusunan tata ruang, substansi data dan analisis penyusunan RTRW provinsi mencakup kebijakan pembangunan, analisis regional, ekonomi regional, sumber daya manusia, sumber daya buatan, sumber daya alam, sistem permukiman,nt penggunaan lahan, dan analisis kelembagaan.
  1. RTRW kabupaten/Kota merupakan rencana tata ruang yang disusun berdasar pada perkiraan kecenderuangan dan arahan perkembangan untuk pembangunan daerah di masa depan. RTRW kabupaten/kota disusun pada tingkat ketelitian 1:100 ribu untuk kabupaten dan 1:25 ribu untuk daerah perkotaan, untuk jangka waktu 5–10 tahun sesuai dengan perkembangan daerah.

Sumber :

http://dinidwinanda.blogspot.com/2013/02/perencanaan-fisik-pembangunan.html

http://noviaclarabianca.blogspot.com/2013/01/perencanaan-fisik-pembangunan.html

By lindanuryuwanda

IV. HUKUM PERBURUHAN

Hukum Perburuhan, Adalah seperangkat aturan dan norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan Industrial antara Pengusaha, di satu sisi, dan Pekerja atau buruh, di sisi yang lain. Tidak ada definisi baku mengenai hukum perburuhan di Indonesia. Buku-buku hukum Perburuhan didominasi oleh karya-karya Prof. Imam Soepomo. Guru besar hukum perburuhan di Universitas Indonesia. karyanya antara lain: Pengantar Hukum Perburuhan; Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja dan Hukum Perburuhan, Undang-undang dan Peraturan-peraturan.

Belakangan, pasca-Reformasi Hukum Perburuhan karya-karya Prof. Imam Soepomo dianggap oleh sebagian kalangan sudah tidak relevan lagi. hal ini terutama oleh aktivis Serikat Buruh dan advokat perburuhan. Meskipun di perguruan tinggi yang ada Fakultas Hukumnya di seluruh Indonesia, masih menggunakan buku-buku karya Imam Soepomo sebagai rujukan wajib.

  1. Undang-Undang No. 12 th. 1948 Tentang Kriteria Status & Perlindungan Buruh

Undang-undang No. 12 th. 1948 berisikan tentang Undang-undang ini menjelaskan tentang aturan-aturan terhadap pekerja buruh dalam hal persyaratan untuk menjadi seorang buruh, pengaturan jam kerja dan jam istirahat, pemberian upah, perlindungan terhadap buruh perempuan, tempat kerja dan perumahan buruh, tanggung jawab, pengusutan pelanggaran, dan aturan tambahan. Undang-undang ini berfungsi untuk melindungi buruh dari hal-hal yang tidak diharapkan.

Adapun bunyi dari Undang-Undang Perburuhan No.12 Th 1948 :

Undang-undang ini menjelaskan tentang aturan-aturan terhadap pekerja buruh dalam hal persyaratan untuk menjadi seorang buruh, pengaturan jam kerja dan jam istirahat, pemberian upah, perlindungan terhadap buruh perempuan, tempat kerja dan perumahan buruh, tanggung jawab, pengusutan pelanggaran, dan aturan tambahan.

Undang-undang ini berfungsi untuk melindungi buruh dari hal-hal yang tidak diharapkan.

Adanya bunyi dari Undang-Undang Perburuhan No.12 Th 1948 :

Pasal 10.

(1) Buruh tidak boleh menjalankan pekerjaan lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Jikalau pekerjaan      dijalankan pada malam hari atau berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan buruh, waktu kerja tidak          boleh lebih dari 6 jam sehari dan 35 jam seminggu.

(2) Setelah buruh menjalankan pekerjaan selama 4 jam terus menerus harus diadakan waktu istirahat yang           sedikitsedikitnya setengah jam lamanya; waktu istirahat itu tidak termasuk jam bekerja termaksud dalam       ayat 1.

Pasal 13. ayat 2

(2) Buruh Wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya ia menurut perhitungan           akan melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan anak atau gugur-kandung.

  1. Undang-Undang No.12 th. 1964 Tentang PHK

Pasal 1.

(1) Pengusaha harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan

hubungan kerja.

(2) Pemutusan hubungan kerja dilarang:

  1. selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena

keadaan sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak

melampaui 12 (dua belas) bulan terus-menerus;

  1. selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena

memenuhi kewajiban terhadap Negara yang ditetapkan oleh

Undang-undang atau Pemerintah atau karena menjalankan ibadat

yang diperintahkan agamanya dan yang disetujui Pemerintah.

Pasal 2.

Bila setelah diadakan segala usaha pemutusan hubungan kerja tidak dapat

dihindarkan, pengusaha harus merundingkan maksudnya untuk

memutuskan hubungan kerja dengan organisasdi buruh yang bersangkutan

atau dengan buruh sendiri dalam hal buruh itu tidak menjadi anggota dari

salah-satu organisasi buruh.

Pasal 3.

(1) Bila perundingan tersebut dalam pasal 2 nyata-nyata tidak

menghasilkan persesuaian paham, pengusaha hanya dapat

memutuskan hubungan kerja dengan buruh, setelah memperoleh izin

Panitia Penyelsaian Perselisihan Perburuhan Daerah (Panitia Daerah),

termaksud pada pasal 5 Undang-undang No. 22 tahun 1957 tentang

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran-Negara tahun 1957

No. 42) bagi pemutusan hubungan kerja perseorangan, dan dari

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Panitia Pusat)

termaksud pada pasal 12 Undang-undang tersebut di atas bagi

pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

(2) Pemutusan…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

– 3 –

(2) Pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dianggap terjadi jika

dalam satu perusahaan dalam satu bulan, pengusaha memutuskan

hubungan kerja dengan 10 orang buruh atau lebih, atau mengadakan

rentetan pemutusan-pemutusan hubungan kerja yang dapat

menggambarkan suatu itikad untuk mengadakan pemutusan hubungan

kerja secara besar-besaran.

Pasal 4.

Izin termaksud pada pasal 3 tidak diperlukan, bila pemutusan hubungan

kerja dilakukan terhadap buruh dalam masa percobaan.

Lamanya masa percobaan tidak boleh melebihi tiga bulan dan adanya masa

percobaan harus diberitahukan lebih dahulu pada calon buruh yang

bersangkutan.

Pasal 5.

(1) Permohonan izin pemutusan hubungan kerja beserta alasan alasan

yang menjadi dasarnya harus diajukan secara tertulis kepada Panitia

Derah, yang wilayah kekuasaannya meliputi tempat kedudukan

pengusaha bagi pemutusan hubungan kerja perseorangan dan kepada

Panitia Pusat bagi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

(2) Permohonan izin hanya diterima oleh Panitia Daerah/ Panitia Pusat

bila ternyata bahwa maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah

dirundingkan seperti termaksud dalam pasal 2, tetapi perundingan ini

tidak menghasilkan persesuaian paham.

Pasal 6.

Panitia Darah dan Panitia Pusat menyelesaikan permohonan izin pemutusan

hubungan kerja dalam waktu sesingkat-singkatnya, menurut tata-cara yang

berlaku untuk penyelesaian perselisihan perburuhan.

Pasal 7

(1) Dalam mengambil keputusan terhadap permohonan izin pemutusan

hubungan kerja, Panitia Daerah dan Panitia Pusat disamping

ketentuan-ketentuan tentang hal ini yang dimuat dalam Undangundang

No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan

Perburuhan (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 42), memperhatikan

keadaan dan perkembangan lapangan kerja serta kepentingan buruh

dan perusahaan.

(2) Dalam hal Panitia Daerah atau Panitia Pusat memberikan izin maka

dapat ditetapkan pula kewajiban pengusaha untuk memberikan

kepada buruh yang bersangkutan uang pesangon, uang jasa dan ganti

kerugian lain-lainnya.

(3) Penetapan besarnya uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian

lainnya diatur di dalam Peraturan Menteri Perburuhan.

(4) Dalam Peraturan Menteri Perburuhan itu diatur pula pengertian

tentang upah untuk keperluan pemberian uang pesangon, uangjasa

dan ganti kerugian tersebut di atas.

Pasal 8.

Terhadap penolakan pemberian izin oleh Panitia Daerah, atau pemberian

izin dengan syarat, tersebut pada pasal 7 ayat (2), dalam waktu empat

belas hari setelah putusan diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan,

baik buruh dan/atau pengusaha maupun organisasi buruh/atau organisasi

pengusaha yang bersangkutan dapat minta banding kepada Panitia Pusat.

Pasal 9

Panitia Pusat menyelesaikan permohonan banding menurut tata-cara yang

berlaku untuk penyelesaian perselisihan perburuhan dalam tingkat

bandingan.

Pasal 10.

Pemutusan hubungan kerja tanpa izin seperti tersebut pada pasal 3 adalah

batal karena hukum.

Pasal 11.

Selama izin termaksud pada pasal 3 belum diberikan, dan dalam hal ada

permintaan banding tersebut pada pasal 8, Panitia Pusat belum memberikan

keputusan, baik pengusaha maupun buruh harus tetap memenuhi segala

kewajibannya.

Pasal 12.

Undang-undang ini berlaku bagi pemutusan hubungan kerja yang terjadi

diperusahaan-perusahaan Swasta, terhadap seluruh buruh dengan tidak

menghiraukan status kerja mereka, asal mempunyai masa kerja lebih dari 3

(tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 13.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang belum diatur di dalam Undangundang

ini ditetapkan oleh Menteri Perburuhan.

Pasal 14.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Sumber :

http://noviaclarabianca.blogspot.com/2013/01/hukum-perburuhan-menurut-uu-no-12-tahun.html

http://diestylands.blogspot.com/2013/11/hukum-perburuhan-menurut-uu-no-12-tahun.html

By lindanuryuwanda

VI. ENVIRONMENT IMPACT ANALYSIS (AMDAL)

  1. Pengertian AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang sering disingkat AMDAL, merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrem sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini timbullah citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi serta menempatkan aktivis lingkungan sebagai lawan pelaksana dan perencana pembangunan.

Karena itu banyak pula yang mencurigai AMDAL sebagai suatu alat untuk menentang dan menghambat pembangunan. Dengan diundangkannya undang-undang tentang lingkungan hidup di Amerika Serikat, yaituNational Environmental Policy Act (NEPA) pada tahun 1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Dalam NEPA pasal 102 (2) (C) menyatakan, “Semua usulan legilasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang akan diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporanEnvironmental Impact Assessment (Analsis Dampak Lingkungan) tentang usulan tersebut”.

AMDAL mulai berlaku di Indonesia tahun 1986 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1086. Karena pelaksanaan PP No. 29 Tahun 1986 mengalami beberapa hambatan yang bersifat birokratis maupun metodologis, maka sejak tanggal 23 Oktober 1993 pemerintah mencabut PP No. 29 Tahun 1986 dan menggantikannya dengan PP No. 51 Tahun 1993 tentang AMDAL dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan AMDAL. Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 1997, maka PP No. 51 Tahun 1993 perlu disesuaikan. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1999, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999. Melalui PP No. 27 Tahun 1999 ini diharapkan pengelolaan lingkungan hidup dapat lebih optimal.

Pembangunan yang tidak mengorbankan lingkungan dan/atau merusak lingkungan hidup adalah pembangunan yang memperhatikan dampak yang dapat diakibatkan oleh beroperasinya pembangunan tersebut. Untuk menjamin bahwa suatu pembangunan dapat beroperasi atau layak dari segi lingkungan, perlu dilakukan analisis atau studi kelayakan pembangunan tentang dampak dan akibat yang akan muncul bila suatu rencana kegiatan/usaha akan dilakukan.

AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam peraturan pemerintah no. 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain:

  1. jumlah manusia yang terkena dampak
  2. luas wilayah persebaran dampak
  3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung
  4. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak
  5. sifat kumulatif dampak
  6. berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak
  1. Parameter AMDAL

Seperti diketahui bahwa lingkungan merupakan suatu sistem dimana terdapat interaksi antara berbagai macam parameter lingkungan didalamnya.  Misalnya suatu penentuan lahan (zoning) untuk pembangunan perumahan dapat menyebabkan erosi tanah ditempat lain karena adanya dislokasi bebatuan atau dapat menyebabkan hilangnya tingkat kesuburan tanah akibat terkikisnya lapisan atas lahan tersebut. Parameter atau atribut lingkungan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis :

  • Parameter terperinci yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan keadaan lingkungan di mana setiap perubahan dari parameter ini akan merupakan indikator dari perubahan-perubahan dalam lingkungan yang bersangkutan.
  • Parameter umum yaitu suatu tinjauan singkat atas parameter lingkungan yang secara umum dapat menggambarkan sifat dari dampak-dampak yang potensial terhadap lingkungan.
  • Parameter controversial yaitu parameter lingkungan yang karena usaha-usaha pembangunan fisik mendapat dampak lingkungan tertentu atas dampak yang terjadi ini kemudian timbul suatu reaksi yang bertentangan dari masyarakat umum.

Parameter lingkungan yang harus dianalisis pada operasi AMDAL, meliputi :

  1. Dampak lingkungan langsung :
  2. Faktor fisis biologis :

Udara

Air

Lahan

Aspek ekologi hewan dan tumbuhan

Suara

SDA termasuk kebutuhan energy

Faktor Sosial Budaya

Taat cara hidup

pola kebutuhan psikologis

sistem psikologis

kebutuhan lingkungan social

pola sosial budaya

Faktor Ekonomi

Ekonomi regional dan ekonomi perkotaan

Pendapatan dan pengeluaran sector public

Konsumsi dan pendapatan perkapita

  1. Dampak lingkungan langsung :

Perluasan pemanfaatan lahan

Pengembangan kawasan terbangun

Perubahan gaya hidup karena meningkatnya daya mobilitas masyarakat dll.

Dokumen AMDAL terdiri dari :

  • Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-AMDAL)
  • Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
  • Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
  • Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

AMDAL digunakan untuk:

  • Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
  • Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
  • Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan
  • Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
  • Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan
  • Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah:

Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL

Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan

masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

Penentuan kriteria wajib AMDAL, saat ini, Indonesia menggunakan/menerapkan penapisan 1 langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL (one step scoping by pre request list). Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012

Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL-UPL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010

Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH NO. 08/2006

Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008

  1. Inti AMDAL

Tiga nilai-nilai inti AMDAL :

  • integritas-dalam proses AMDAL akan sesuai dengan standar yang disepakati.
  • utilitas – dalam proses AMDAL akan menyediakan seimbang, kredibel informasi untuk keputusan.
  • kesinambungan – dalam proses AMDAL akan menghasilkan perlindungan lingkungan.

Manfaat AMDAL meliputi :

  • berwawasan lingkungan dan berkelanjutan desain.
  • kepatuhan dengan standar yang lebih baik.
  • tabungan modal dan biaya operasi.
  • mengurangi waktu dan biaya untuk persetujuan.
  • proyek peningkatan penerimaan.
  • perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
  • Apa maksud dan tujuan dari AMDAL?

Maksud dan tujuan dari AMDAL dapat dibagi menjadi dua kategori. Itu tujuan langsung AMDAL adalah untuk memberi proses pengambilan keputusan oleh berpotensi signifikan mengidentifikasi dampak lingkungan dan risiko proposal pembangunan. Tertinggi (jangka panjang) Tujuan AMDAL adalah untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa usulan pembangunan tidak merusak sumber daya kritis dan fungsi ekologis atau kesejahteraan, gaya hidup dan penghidupan masyarakat dan bangsa yang bergantung pada mereka.

Tujuan langsung AMDAL adalah untuk memperbaiki desain lingkungan proposal, memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan dengan tepat dan efisien, mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi potensi dampak proposal, dan informasi memfasilitasi pengambilan keputusan, termasuk pengaturan lingkungan syarat dan ketentuan untuk menerapkan usulan tersebut.

Tujuan jangka panjang AMDAL adalah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, menghindari perubahan ireversibel dan kerusakan serius terhadap lingkungan, menjaga sumber daya berharga, daerah alam dan komponen ekosistem, dan meningkatkan aspek-aspek sosial dari proposal.

  1. Proses AMDAL dalam Hukum Pranata Pembangunan

AMDAL adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrem sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi.

Dengan ini timbullah citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi serta menempatkan aktivis lingkungan sebagai lawan pelaksana dan perencana pembangunan. Karena itu banyak pula yang mencurigai AMDAL sebagai suatu alat untuk menentang dan menghambat pembangunan.

AMDAL mulai berlaku di Indonesia tahun 1986 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1086. Karena pelaksanaan PP No. 29 Tahun 1986 mengalami beberapa hambatan yang bersifat birokratis maupun metodologis, maka sejak tanggal 23 Oktober 1993 pemerintah mencabut PP No. 29 Tahun 1986 dan menggantikannya dengan PP No. 51 Tahun 1993 tentang AMDAL dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan AMDAL.

Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 1997, maka PP No. 51 Tahun 1993 perlu disesuaikan. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1999, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999. Melalui PP No. 27 Tahun 1999 ini diharapkan pengelolaan lingkungan hidup dapat lebih optimal.

AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain:

  • jumlah manusia yang terkena dampak
  • luas wilayah persebaran dampak
  • intensitas dan lamanya dampak berlangsung
  • banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak sifat kumulatif dampak berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak

Sumber

http://digilib.gunadarma.ac.id/files/disk1/8/jbptgunadarma-gdl-course-2005-timpengaja-352-hukumpr-n.ppt http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_Mengenai_Dampak_Lingkungan

http://soera.wordpress.com/2009/01/31/pengertian-amdal/

By lindanuryuwanda

III. HUKUM PERIKATAN

 

  1. Pengertian Hukum Perikatan

Perikatan dan perjanjian adalah suatu hal yang berbeda. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan Undang-undang. Suatu perjanjian yang dibuat dapat menyebabkan lahirnya perikatan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perikatan adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda “verbintenis”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literature hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan.

 

1.1  PERJANJIAN

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lainnya atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perikatan merupakan suatu yang sifatnya abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu yang bersifat kongkrit. Dikatakan demikian karena kita tidak dapat melihat dengan pancaindra suatu perikatan sedangkan perjanjian dapat dilihat atau dibaca suatu bentuk perjanjian ataupun didengar perkataan perkataannya yang berupa janji.

Asas Perjanjian

Ada 7 jenis asas hukum perjanjian yang merupakan asas-asas umum yang harus diperhatikan oleh setiap pihak yang terlibat didalamnya.

  1. Asas sistem terbukan hukum perjanjian

Hukum perjanjian yang diatur didalam buku III KUHP merupakan hukum yang bersifat terbuka. Artinya ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang termuat didalam buku III KUHP hanya merupakan hukum pelengkap yang bersifat melengkapi.

  1. Asas Konsensualitas

Asas ini memberikan isyarat bahwa pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat lahir sejak adanya konsensus atau kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian.

  1. Asas Personalitas

Asas ini bisa diterjemahkan sebagai asas kepribadian yang berarti bahwa pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk kepentingannya sendiri atau dengan kata lain tidak seorangpun dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak lain.

  1. Asas Itikad baik

Pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat haruslah dengan itikad baik. Perjanjian itikad baik mempunyai 2 arti yaitu :

  • Perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
  • Perjanjian yang dibuat harus didasari oleh suasana batin yang memiliki itikad baik.

 

  1. Asas Pacta Sunt Servada

Asas ini tercantum didalam Pasal 1338 ayat 1 KUHP yang isinya “Semua Perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas sistem terbukanya hukum perjanjian, karena memiliki arti bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak asal memnuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1320 KUHP sekalipun menyimpang dari ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian dalam buku III KUHP tetap mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian.

  1. Asas force majeur

Asas ini memberikan kebebasan bagi debitur dari segala kewajibannya untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena suatu sebab yang memaksa.

 

  1. Asas Exeptio non Adiempletie contractus
  2. Asas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian, dengan alasan bahwa krediturpun telah melakukan suatu kelalaian.

Syarat Sahnya Perjanjian

  1. Syarat Subjektif

– Keadaan kesepakatan para pihak

– Adanya kecakapan bagi para pihak

  1. Syarat Objektif

– Adanya objek yang jelas

– Adanya sebab yang dihalalkan oleh hukum

 

1.2  Undang-Undang

Perikatan yang lahir dari undang-undang, Pasal 1352 s.d 1380 kuhpdt : “suatu perikatan yang timbul/lahir/adanya karena telah ditentukan oleh undang-undang itu sendiri”. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang saja, adalah perikatan yang timbul/lahir/adanya karena adanya hubungan kekeluargaan.

Perbuatan yang diperbolehkan

Perbuatan melanggar hukum (PMH)

Mewakili urusan orang lain (zaakwaarneming)

Pembayaran hutang yang tidak Diwajibkan (ps. 1359 kuhpdt)

Perikatan wajar (naturlijke Verintenis, ps. 1359 ayat (2) kuhpdt)

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) Ps. 1365 KUHPdt).

Perikatan yang lahir karena perbuatan manusia

 

Sumber :

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/06/hukum-perikatan-15/

http://www.unida.ac.id/fh/directory/download/hukum%20perikatan.pdf

http://sitiyuliani-arsitekturr.blogspot.com/2013/11/4-hukum-perikatan.html

 

 

By lindanuryuwanda